PORTALREPUBLIK.ID, BALIKPAPAN, – Ratusan anggota Laskar Merah Putih (LMP) Kecamatan Balikpapan Barat turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan, Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut ditujukan kepada manajemen PT Wahana Prima Sejati (WPS), perusahaan swasta yang berlokasi di kawasan Balikpapan Barat, untuk menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban terkait persoalan yang selama ini menjadi keberatan pengurus organisasi.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekecewaan terhadap manajemen perusahaan yang dinilai belum memberikan kepastian atas sejumlah persoalan yang telah berulang kali dikomunikasikan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan atau pencatutan nama LMP sebagai organisasi kemasyarakatan yang dikaitkan dengan pengamanan perusahaan.
Bagi pengurus LMP Balikpapan Barat, persoalan ini bukan sekadar menyangkut hubungan organisasi dengan perusahaan, melainkan juga mengenai kejelasan komunikasi, komitmen, dan bentuk kerja sama yang selama ini dipersoalkan.
Aksi yang dipimpin langsung Ketua LMP Balikpapan Barat, H. Slamet Aco, tersebut akhirnya mendapatkan perhatian dari DPRD Kota Balikpapan. Perwakilan massa diterima Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama sejumlah jajaran dewan, beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan PT WPS.
Pertemuan kemudian dilanjutkan melalui dialog dan mediasi di ruang rapat DPRD Kota Balikpapan. Dalam proses tersebut, perwakilan perusahaan menghubungi pimpinan tertinggi untuk meminta keputusan atas tuntutan yang disampaikan massa.
Setelah melalui penundaan lebih dari satu jam, pihak perusahaan menyampaikan jawaban melalui komunikasi telepon bahwa tuntutan aksi akan diakomodasi pada Senin mendatang. Komitmen tersebut menjadi perhatian utama massa, yang menginginkan agar janji perusahaan tidak kembali berhenti pada pernyataan tanpa realisasi.
Ketua LMP Balikpapan Barat, H. Slamet Aco, dalam penyampaian aspirasinya menuturkan bahwa pihaknya telah berulang kali berupaya membangun komunikasi dengan manajemen PT WPS. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyampaian secara lisan hingga komunikasi tertulis.
Namun, menurut pengurus LMP, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan kejelasan sebagaimana yang diharapkan.
Slamet, mengungkapkan, selama ini pihaknya merasa nama LMP kerap dikaitkan dengan keberadaan perusahaan, termasuk dalam konteks organisasi kemasyarakatan yang disebut berada dalam lingkup pengamanan perusahaan. Akan tetapi, pengurus mempertanyakan kejelasan hubungan tersebut karena merasa belum mendapatkan penjelasan mengenai bentuk kerja sama maupun manfaat yang diharapkan bagi organisasi.
Situasi itu, menurutnya, telah berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan pengurus dan anggota.
Pihak LMP menilai bahwa apabila nama organisasi memang digunakan atau dicantumkan dalam kaitan dengan aktivitas perusahaan, seharusnya terdapat komunikasi yang terbuka dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai posisi dan peran organisasi.
Bagi Slamet dan jajaran pengurusnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan secara terbuka. Mereka menginginkan adanya kejelasan langsung dari pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan di perusahaan.
Kekecewaan semakin memuncak setelah pengurus kembali berusaha menghubungi perusahaan melalui jalur komunikasi yang baik. Namun, menurut keterangan pihak LMP, upaya tersebut kembali belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Jawaban yang menyebutkan bahwa keputusan tertinggi berada di tangan pimpinan pusat dinilai belum cukup memberikan kepastian atas persoalan yang disampaikan.
Kondisi itulah yang akhirnya mendorong LMP Balikpapan Barat memilih menyampaikan aspirasi secara terbuka melalui aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan.
Selain persoalan dugaan pencatutan nama organisasi, tuntutan LMP juga berkaitan dengan janji perusahaan mengenai peluang akomodasi tenaga kerja.
Menurut pengurus LMP Balikpapan Barat, dalam komunikasi yang berlangsung sebelumnya, pihak perusahaan disebut pernah menyampaikan janji untuk memberikan peluang atau mengakomodasi tenaga kerja. Namun, pihak LMP menilai realisasi dari janji tersebut belum memberikan kejelasan.
Hal ini menjadi salah satu sumber kekecewaan pengurus karena mereka merasa telah berulang kali membangun komunikasi dengan harapan terciptanya hubungan yang baik dan saling menghormati.
Bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki anggota dan jaringan di lingkungan setempat, persoalan kesempatan kerja merupakan hal yang sensitif. Karena itu, setiap komitmen yang disampaikan dalam komunikasi dengan perusahaan diharapkan mempunyai tindak lanjut yang jelas.
Pengurus LMP menghendaki agar manajemen PT WPS memberikan penjelasan mengenai bentuk komitmen yang pernah disampaikan, termasuk mekanisme dan kemungkinan realisasinya.
Meski demikian, kepastian mengenai isi komunikasi sebelumnya, bentuk kesepakatan yang pernah dibuat, serta tanggapan perusahaan terhadap tuntutan tersebut masih perlu diperjelas melalui konfirmasi langsung dari manajemen PT WPS.
Dengan adanya penjelasan yang terbuka, persoalan diharapkan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan antara organisasi kemasyarakatan dan pihak perusahaan.
Koordinator aksi, Agus, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan kejelasan hingga manajemen perusahaan memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyampaian tuntutannya, Agus menyatakan bahwa pihaknya memberikan batas waktu kepada perusahaan agar segera memberikan kepastian. Ia berharap jawaban yang jelas sudah diterima dalam pekan ini.
Menurut pihak LMP, penyelesaian persoalan tidak dapat terus bergantung pada janji atau komunikasi yang berulang tanpa keputusan. Mereka menginginkan adanya langkah nyata yang dapat menjadi dasar bagi penyelesaian permasalahan.
Tenggat waktu tersebut sekaligus menjadi bentuk keseriusan massa dalam mengawal tuntutan yang telah disampaikan. Pengurus menghendaki agar persoalan yang sudah berlangsung selama beberapa waktu itu tidak kembali tertunda karena alasan kewenangan atau menunggu keputusan dari pimpinan pusat.
Agus menegaskan bahwa pihaknya ingin persoalan ini diselesaikan melalui jalur komunikasi dan mediasi. Namun, komunikasi tersebut harus diikuti dengan kepastian dan komitmen yang jelas dari pihak perusahaan.
Aksi di depan DPRD pun menjadi sarana bagi LMP untuk meminta keterlibatan pemerintah dan lembaga legislatif dalam memfasilitasi dialog antara kedua pihak.
Setelah menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan, massa aksi akhirnya diterima Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama jajaran dewan, beberapa kepala OPD, serta perwakilan PT WPS.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat DPRD dengan agenda membahas persoalan yang menjadi dasar aksi LMP Balikpapan Barat.
Mediasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan kepentingan kedua belah pihak sekaligus membuka jalan menuju penyelesaian yang lebih konkret. Kehadiran DPRD menjadi penting karena massa menginginkan adanya pihak yang dapat membantu memfasilitasi dialog dan memastikan aspirasi mereka mendapatkan perhatian.
Namun, proses mediasi tidak langsung berjalan mulus. Pertemuan sempat tertunda selama lebih dari satu jam karena perwakilan perusahaan yang hadir, yakni bagian humas dan kepala sekuriti, dinilai oleh pihak yang terlibat belum memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait tuntutan massa.
Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menghubungi pimpinan perusahaan yang mempunyai kewenangan lebih tinggi.
Bagi massa aksi, kehadiran perwakilan yang mampu mengambil keputusan menjadi penting agar pertemuan tidak hanya menghasilkan penjelasan administratif, tetapi juga memberikan kepastian mengenai tindak lanjut tuntutan.
Setelah menunggu lebih dari satu jam, perwakilan perusahaan akhirnya diberikan waktu untuk menghubungi pimpinan tertinggi PT WPS melalui sambungan telepon.
Komunikasi tersebut kemudian menghasilkan jawaban yang disampaikan kepada peserta mediasi. Berdasarkan keterangan dalam pertemuan, pimpinan perusahaan menyatakan bahwa tuntutan aksi akan diakomodasi pada Senin mendatang.
Pernyataan itu menjadi perkembangan penting dalam proses mediasi. Meski demikian, bentuk dan rincian tuntutan yang akan diakomodasi masih perlu diperjelas agar seluruh pihak memahami langkah penyelesaian yang dimaksud.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, turut memberikan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan LMP Balikpapan Barat.
Dalam mediasi tersebut, Alwi meminta manajemen PT WPS agar menepati komitmen yang telah disampaikan kepada massa aksi. Ia mengingatkan bahwa janji yang diberikan dalam forum penyelesaian persoalan harus ditindaklanjuti secara serius.
Menurutnya, pertemuan yang telah difasilitasi DPRD diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar meredakan ketegangan sementara. Yang lebih penting adalah adanya penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alwi juga memberikan peringatan bahwa apabila perusahaan tidak memenuhi komitmennya, persoalan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan serta kewenangan yang berlaku.
Pemerintah daerah dan DPRD, dalam kapasitas masing-masing, dapat menempuh langkah sesuai aturan apabila terdapat dasar yang memadai untuk melakukan teguran atau tindakan administratif.
Peringatan tersebut menegaskan pentingnya kesungguhan perusahaan dalam menyelesaikan persoalan yang telah dibawa ke forum mediasi.
Bagi DPRD, proses dialog semestinya menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan dan menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan. Sebaliknya, pihak LMP juga mengharapkan adanya kepastian agar tuntutan mereka tidak kembali diabaikan.
Dengan adanya komitmen penyelesaian pada Senin mendatang, perhatian kini tertuju pada tindak lanjut manajemen PT WPS.
Aksi unjuk rasa LMP Balikpapan Barat kali ini memiliki arti tersendiri karena berlangsung bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Laskar Merah Putih yang ke-26.
Di sela-sela kegiatan, sejumlah perwakilan menyampaikan sambutan dalam rangka memperingati hari jadi organisasi tersebut. Momentum itu berlangsung di tengah aksi penyampaian aspirasi yang diikuti ratusan anggota.
Peringatan hari jadi tersebut menjadi kesempatan bagi anggota untuk memperkuat kebersamaan dan solidaritas organisasi. Pada saat yang sama, aksi di depan Gedung DPRD menjadi wadah bagi pengurus untuk menyampaikan persoalan yang mereka nilai belum memperoleh penyelesaian.
Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol. Jerrold Kumontoy, juga terlihat hadir dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran Kapolresta menjadi bagian dari perhatian terhadap berlangsungnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Dalam kegiatan seperti ini, ketertiban dan keamanan menjadi hal penting agar massa dapat menyampaikan aspirasi tanpa mengganggu ketertiban umum.
Momentum HUT ke-26 LMP tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa peringatan organisasi dapat berlangsung bersamaan dengan upaya memperjuangkan persoalan yang dianggap penting oleh para anggotanya.
Bagi pengurus LMP Balikpapan Barat, tuntutan kepada PT WPS diharapkan menjadi awal bagi terciptanya hubungan yang lebih jelas, terbuka, dan saling menghormati antara organisasi kemasyarakatan dengan pihak perusahaan.
Hingga berakhirnya mediasi di DPRD Kota Balikpapan, persoalan antara LMP Balikpapan Barat dan PT WPS belum dapat dinyatakan selesai sepenuhnya. Jawaban yang disampaikan melalui sambungan telepon mengenai rencana mengakomodasi tuntutan pada Senin mendatang masih harus dibuktikan melalui tindak lanjut nyata.
Pengurus LMP berharap manajemen perusahaan dapat memenuhi komitmen tersebut, sekaligus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai persoalan yang dipermasalahkan.
Kejelasan mengenai penggunaan nama organisasi, hubungan komunikasi selama ini, serta janji terkait peluang tenaga kerja menjadi hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Di sisi lain, manajemen PT WPS perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas tuntutan yang diajukan. Konfirmasi langsung dari pihak perusahaan penting agar duduk perkara dapat dipahami secara utuh dan pemberitaan mengenai persoalan ini tetap berimbang.
DPRD Kota Balikpapan diharapkan dapat terus menjalankan fungsi pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian sesuai kewenangannya, terutama apabila komitmen yang telah disampaikan tidak terealisasi sebagaimana dijanjikan.
Bagi LMP Balikpapan Barat, hasil mediasi tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur keseriusan perusahaan dalam menanggapi tuntutan yang telah mereka perjuangkan.
Jika komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan, persoalan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan yang jelas. Namun, apabila kembali tidak ada kepastian, pihak LMP menyatakan akan terus memperjuangkan tuntutannya melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(mn)
Tidak ada komentar