Angka Perceraian di Balikpapan Terus Meningkat, 1.813 Perkara Masuk Pengadilan Agama Sepanjang 2026

waktu baca 6 menit
Rabu, 11 Nov 2026 12:18 12 MN

Pengadilan Agama Balikpapan mencatat ribuan perkara yang masuk, dengan mayoritas merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan.

 

PortalRepublik.id, BALIKPAPAN, – Persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian masih menjadi fenomena sosial yang cukup serius di Kota Balikpapan. Sepanjang tahun 2026, Pengadilan Agama Balikpapan mencatat ribuan perkara yang masuk, dengan mayoritas merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Balikpapan hingga Rabu (11/11/2026), tercatat sebanyak 2.490 perkara telah terdaftar. Jumlah tersebut mencakup berbagai jenis perkara, termasuk gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama atau yang lebih dikenal dengan istilah harta gono-gini.

Dari total perkara tersebut, sebanyak 1.813 merupakan perkara perceraian. Rinciannya, sebanyak 1.385 gugatan cerai diajukan oleh pihak perempuan atau istri, sedangkan 428 perkara merupakan gugatan talak yang diajukan oleh pihak laki-laki atau suami.

Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang mengajukan gugatan cerai jauh lebih besar dibandingkan laki-laki yang mengajukan talak. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa persoalan keharmonisan rumah tangga masih menjadi tantangan bagi masyarakat di Kota Balikpapan.

Hal tersebut diungkapkan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Mahalli, SH, MH, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026).

Mahalli membenarkan bahwa perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Balikpapan sepanjang 2026 mengalami peningkatan. Tingginya jumlah perkara tersebut membuat aktivitas pelayanan dan persidangan di lingkungan pengadilan semakin padat.

Menurutnya, jumlah perkara yang harus ditangani setiap hari terbilang cukup besar. Bahkan, dalam satu hari, pihak pengadilan dapat melaksanakan sekitar 30 hingga 60 kali persidangan untuk menangani berbagai perkara yang masuk.

Ia menggambarkan bahwa tingginya intensitas persidangan tersebut membutuhkan kesiapan dan ketelitian dari seluruh jajaran pengadilan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Bayangkan saja, dalam sehari bisa melayani sekitar 30 sampai 60 kali sidang. Jumlah perkara yang harus ditangani memang cukup besar, mulai dari gugatan perceraian hingga perkara pembagian harta bersama,” ungkap Mahalli.

Hakim yang telah mengabdikan diri selama kurang lebih 30 tahun di lingkungan peradilan tersebut menjelaskan, berdasarkan pengalaman dan perkara yang ditanganinya, terdapat sejumlah persoalan yang kerap menjadi pemicu keretakan hubungan rumah tangga.

Tiga faktor yang paling sering muncul dalam perkara perceraian di antaranya persoalan ekonomi keluarga, maraknya praktik judi online (judol), serta adanya pihak ketiga atau perselingkuhan.

Menurut Mahalli, persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup dominan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, ketidakstabilan penghasilan, hingga perselisihan mengenai tanggung jawab keuangan dapat memicu pertengkaran antara suami dan istri.

Dalam kehidupan berumah tangga, persoalan ekonomi memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kebutuhan hidup yang terus berjalan membutuhkan kerja sama, keterbukaan, serta tanggung jawab dari kedua pasangan. Ketika persoalan keuangan tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik, konflik rumah tangga berpotensi semakin membesar.

Selain masalah ekonomi, judi online juga menjadi persoalan yang semakin mendapat perhatian. Aktivitas perjudian melalui internet dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi keuangan keluarga. Tidak sedikit persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan uang untuk berjudi, kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan pasangan.

Praktik judi online juga berpotensi membuat seseorang mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus tanpa penyelesaian, hubungan suami istri dapat mengalami keretakan yang berujung pada gugatan perceraian.

Faktor berikutnya adalah kehadiran pihak ketiga atau perselingkuhan. Persoalan ini kerap menimbulkan konflik serius karena berkaitan dengan komitmen, kesetiaan, dan kepercayaan dalam hubungan pernikahan.

Ketika kepercayaan antara pasangan sudah rusak, upaya mempertahankan rumah tangga menjadi semakin sulit, terlebih apabila konflik tersebut berlangsung dalam waktu lama.

Meski jumlah perkara perceraian yang masuk cukup tinggi, Mahalli menegaskan bahwa Pengadilan Agama Balikpapan tetap mengedepankan upaya perdamaian bagi pasangan suami istri yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga.

Setiap perkara perceraian yang memenuhi ketentuan untuk dimediasi akan diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi dengan melibatkan mediator. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan masing-masing dan mencari kemungkinan penyelesaian tanpa harus berakhir dengan perceraian.

Menurutnya, mediasi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penanganan perkara perceraian. Melalui tahapan tersebut, pengadilan memberikan ruang kepada pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka serta mencari jalan keluar terbaik atas persoalan yang dihadapi.

Upaya perdamaian ini juga menjadi bagian dari komitmen peradilan agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga sepanjang masih memungkinkan untuk dipertahankan.

Namun demikian, apabila proses mediasi tidak berhasil dan para pihak tetap melanjutkan perkara, pengadilan akan memprosesnya sesuai tahapan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Mahalli menjelaskan bahwa tidak semua gugatan perceraian yang diajukan masyarakat secara otomatis dikabulkan oleh majelis hakim.

Setiap perkara harus melalui pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Majelis hakim akan mempertimbangkan alasan yang disampaikan penggugat, keterangan para pihak, alat bukti, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, keputusan untuk mengabulkan gugatan perceraian harus didasarkan pada fakta dan bukti yang terungkap selama proses persidangan, bukan semata-mata karena salah satu pihak menghendaki perpisahan.

Ketentuan mengenai alasan perceraian tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yang mengatur alasan-alasan perceraian bagi pasangan beragama Islam.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama.

Meningkatnya perkara perceraian di Kota Balikpapan sepanjang 2026 menjadi catatan penting bagi masyarakat maupun berbagai pihak terkait. Angka 1.813 perkara perceraian yang tercatat hingga 11 November 2026 menunjukkan besarnya persoalan rumah tangga yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama.

Terlebih, dominasi gugatan cerai yang diajukan perempuan dengan jumlah 1.385 perkara dibandingkan 428 gugatan talak dari pihak laki-laki memperlihatkan adanya persoalan serius dalam mempertahankan hubungan perkawinan.

Persoalan ekonomi, judi online, dan perselingkuhan menjadi tiga faktor yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi persoalan pasangan suami istri, dampak perceraian juga dapat meluas terhadap anak-anak, kondisi psikologis keluarga, serta kehidupan sosial masyarakat.

Karena itu, membangun rumah tangga membutuhkan komitmen, tanggung jawab, keterbukaan, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Persoalan yang muncul sebaiknya diselesaikan melalui pembicaraan dan kesepakatan bersama sebelum berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, tingginya jumlah perkara juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama Balikpapan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan jumlah persidangan yang mencapai puluhan kali dalam sehari, profesionalitas dan ketelitian aparatur peradilan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap perkara ditangani sesuai ketentuan.

Pengadilan Agama Balikpapan pun tetap menjalankan fungsi peradilan dengan mengedepankan proses mediasi, pemeriksaan perkara, serta penerapan aturan hukum sebelum menjatuhkan putusan.

Fenomena ini menjadi pengingat bahwa menjaga keutuhan rumah tangga bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama dari kedua pasangan.(mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA