PortalRepublik.idBalikpapan – Menjamurnya toko retail modern di berbagai wilayah Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Lintas Nusantara (Formalin) Kalimantan Timur mendatangi Kantor Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan untuk mempertanyakan perkembangan laporan yang sebelumnya telah mereka sampaikan terkait keberadaan toko modern yang dinilai semakin tidak terkendali.
Rombongan pengurus Formalin yang dipimpin Ketua Edi Banjar diterima langsung Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, di ruang kerjanya, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari berbagai keluhan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pemilik toko kelontong yang mengaku terdampak oleh semakin banyaknya gerai retail modern.
Dalam audiensi tersebut, Edi Banjar didampingi Sekretaris Formalin, Agus Feriansyah, menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian. Mulai dari regulasi pendirian toko modern, pengaturan jarak antargerai, kepatuhan terhadap jam operasional, hingga pelaksanaan kewajiban pemberdayaan UMKM lokal yang menurut mereka masih belum berjalan secara maksimal.
Menurut Edi, pertumbuhan toko modern di Kota Balikpapan saat ini berlangsung sangat pesat sehingga memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil. Ia menilai keberadaan gerai modern seharusnya tetap memperhatikan keseimbangan antara investasi dan keberlangsungan usaha masyarakat.
“Kami ingin pemerintah memastikan seluruh toko modern beroperasi sesuai aturan. Jangan sampai pertumbuhan investasi justru mematikan usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Formalin mengaku menerima banyak pengaduan dari pedagang kelontong yang berada di sekitar toko modern. Para pedagang menyampaikan bahwa omzet penjualan mereka mengalami penurunan cukup signifikan sejak gerai retail modern mulai beroperasi di kawasan tempat mereka berusaha.
Selain persoalan persaingan usaha, Formalin juga menyoroti dugaan masih adanya toko modern yang beroperasi melebihi jam operasional yang diatur pemerintah daerah. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang karena toko kelontong tradisional memiliki keterbatasan dalam melayani konsumen selama 24 jam.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Disdag telah melakukan pendataan terhadap sejumlah gerai retail modern yang beroperasi di Kota Balikpapan, sekaligus memberikan surat teguran kepada pelaku usaha yang diduga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut juga telah disampaikan kepada Wali Kota Balikpapan sebagai bahan evaluasi terhadap regulasi mengenai toko modern, termasuk pengaturan jarak antargerai dan berbagai ketentuan lain yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Haemusri mengapresiasi langkah Formalin yang secara konsisten menyuarakan aspirasi pelaku UMKM dan toko kelontong. Menurutnya, perhatian terhadap keberlangsungan usaha kecil memang menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan bahwa sejak 2025 Dinas Perdagangan telah menerbitkan sejumlah surat teguran kepada pelaku usaha retail modern. Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan karena proses perizinan usaha kini banyak dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mempermudah investasi.
“Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas dalam melakukan pembatasan terhadap pendirian usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui sistem OSS,” jelasnya.
Meski demikian, Disdag menegaskan akan terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaku usaha retail agar tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di daerah.
Di sisi lain, Formalin menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat langkah nyata dari pemerintah. Organisasi itu bahkan berencana melakukan sweeping terhadap sejumlah toko modern yang diduga melanggar aturan, khususnya mengenai jam operasional.
Sekretaris Formalin, Agus Feriansyah, mengatakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebelum turun ke lapangan, pihaknya akan lebih dahulu menyampaikan surat kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Balikpapan guna meminta izin pelaksanaan kegiatan.
Menurut Agus, langkah tersebut bukan bertujuan menghambat investasi, melainkan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku usaha, baik retail modern maupun pedagang tradisional.
Formalin berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam mengevaluasi regulasi toko modern sehingga pertumbuhan investasi tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap UMKM dan toko kelontong yang selama ini menjadi bagian penting dari roda perekonomian masyarakat Kota Balikpapan. (mn)
Tidak ada komentar