Ditjenpas Kaltim Dorong Mantan Warga Binaan Kembali Produktif Lewat Reintegrasi Sosial

waktu baca 3 menit
Selasa, 27 Okt 2026 13:33 28 01

Portalrepublik.id, BALIKPAPAN – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Kalimantan Timur terus mendorong reintegrasi sosial bagi warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidana. Salah satu upayanya melalui pendampingan dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun sektor swasta untuk membuka akses pekerjaan bagi klien pemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjenpas Kaltim, Yan Rusmanto, saat membahas tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam sebuah podcast bersama Rektor Universitas Mulia Balikpapan, Muhammad Ahsin Rifa’i, dan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Abdul Azis, Selasa (27/10/2026).

Dalam diskusi tersebut, Yan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini berbeda dari sistem kepenjaraan yang berorientasi pada penghukuman. Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang turut menekankan pembinaan dan proses reintegrasi sosial.

Menurut Yan, ketika warga binaan menyelesaikan masa pidana dan kembali ke masyarakat, Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial, termasuk pendampingan bagi klien sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jajaran pemasyarakatan akan mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan akses pekerjaan melalui kerja sama dengan instansi atau lembaga pemerintah maupun pihak swasta. Harapannya, langkah ini dapat menekan stigma negatif terhadap klien di tengah lingkungan masyarakat,” jelas Yan.

Ia menambahkan, kesempatan bekerja dan berkegiatan secara produktif dapat menjadi salah satu cara bagi mantan warga binaan untuk menunjukkan perubahan positif sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Selain reintegrasi sosial, Yan juga menyoroti potensi hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikembangkan warga binaan di rumah tahanan negara (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas), maupun melalui program pembinaan pemasyarakatan.

Menurutnya, produk yang dihasilkan memiliki peluang bersaing dengan produk lain yang dipasarkan melalui berbagai platform, termasuk marketplace.

Pembinaan keterampilan dan kewirausahaan tersebut diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun kemandirian ekonomi.
Program pemasyarakatan juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan produktif, seperti penyediaan buah-buahan dan sayuran.

Upaya ini sejalan dengan program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala BPVP Samarinda, Abdul Azis, mengatakan pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan jajaran pemasyarakatan untuk mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas klien.

Ia menyebut sejumlah klien pemasyarakatan telah mampu menjalankan kegiatan produktif, bahkan merintis usaha secara mandiri setelah memperoleh pendampingan.

“Latar belakang sebagai mantan warga binaan tidak seharusnya menghantui langkah mereka untuk membuktikan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa klien sangat kreatif dan sudah banyak yang mampu membuka usaha sendiri,” terang Abdul Azis.

Kolaborasi antara pemasyarakatan dan lembaga pelatihan vokasi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, serta membantu klien membangun kehidupan yang lebih mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.

Melalui pembinaan berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak, proses reintegrasi sosial diharapkan tidak berhenti ketika warga binaan meninggalkan lapas atau rutan.

Penerimaan masyarakat, akses terhadap pekerjaan, dan kesempatan berusaha menjadi bagian penting dalam mendukung perubahan positif serta mengurangi risiko mereka kembali melakukan tindak pidana.(/*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA