Usai Tuntutan TKBM Dipenuhi, Kuasa Hukum Tetap Kejar Dugaan Pidana di KSOP Balikpapan

waktu baca 3 menit
Jumat, 11 Sep 2026 04:03 46 MN

PortalRepublik.id, BALIKPAPAN, – Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Koperasi Karya Samudera Sakti Pelabuhan Balikpapan, yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI)–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, Kamis (10/9/2026), akhirnya membuahkan hasil.

Aksi yang dilakukan para pekerja tersebut berakhir dengan adanya kesepakatan antara pihak TKBM dengan KSOP Kelas I Balikpapan. Pihak pekerja menyebut hasil tersebut sebagai kemenangan karena tuntutan utama yang mereka perjuangkan mendapat persetujuan dan akan mulai diberlakukan pada 17 September 2026.

Tuntutan tersebut berkaitan dengan keterlibatan tenaga kerja bongkar muat dalam kegiatan ship to ship (STS) menggunakan floating crane yang beroperasi di wilayah otoritas KSOP Kelas I Balikpapan.
Para pekerja meminta agar seluruh badan hukum yang menjadi pelaksana kegiatan STS floating crane untuk kegiatan bongkar muat barang di wilayah tersebut wajib melibatkan atau mempekerjakan tenaga kerja dari Koperasi TKBM Karya Samudera Sakti Pelabuhan Balikpapan.

Dalam proses mediasi tersebut, tuntutan mengenai keterlibatan tenaga kerja TKBM dalam kegiatan STS floating crane menjadi salah satu pokok pembahasan.
Hasil perundingan kemudian dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan kesepakatan tersebut, tuntutan pekerja mengenai keterlibatan TKBM Karya Samudera Sakti dalam kegiatan bongkar muat menggunakan floating crane disepakati untuk dilaksanakan mulai 17 September 2026.

Kesepakatan itu menjadi titik penting bagi para pekerja yang sebelumnya melakukan aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Bagi pihak TKBM, adanya kesepakatan tersebut diharapkan memberikan kepastian mengenai keterlibatan tenaga kerja dalam kegiatan bongkar muat di wilayah otoritas KSOP Kelas I Balikpapan.

Meski tuntutan utama telah memperoleh kesepakatan, persoalan tersebut ternyata belum sepenuhnya dianggap selesai oleh kuasa hukum Koperasi TKBM Karya Samudera Sakti Pelabuhan Balikpapan.

Kuasa hukum TKBM Karya Samudera Sakti, Yeni Yulianti Samti, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan langkah hukum terkait persoalan lain yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian aparat penegak hukum.

Yeni menyebut adanya dugaan tindak pidana penyelewengan atau permasalahan dalam pelaksanaan dan penggunaan sejumlah dokumen yang menurutnya berkaitan dengan kegiatan di lingkungan KSOP Kelas I Balikpapan.

Menurutnya, kesepakatan terkait tuntutan tenaga kerja tidak serta-merta menghentikan langkah hukum yang telah dilakukan pihaknya.

“Silakan dengan keputusan memenuhi tuntutan para pekerja. Namun, selaku kuasa hukum, kami tetap akan memperkarakan apa yang menjadi dugaan kami terkait beberapa pelaksanaan dan dokumen yang dilakukan KSOP,” kata Yeni.

Ia menegaskan, persoalan yang menjadi perhatian pihaknya berbeda dengan tuntutan mengenai keterlibatan tenaga kerja. Karena itu, meskipun tuntutan pekerja telah disepakati, proses hukum atas dugaan pidana persoalan dokumen tersebut tetap akan berjalan.

Yeni juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah dengan menyampaikan laporan kepada sejumlah institusi penegak hukum.

Menurut keterangannya, laporan telah disampaikan kepada Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Negeri, serta Kejaksaan Tinggi.

Langkah tersebut, kata Yeni, dilakukan untuk meminta agar dugaan persoalan terkait dokumen dan pelaksanaan kegiatan yang dipersoalkan dapat diperiksa secara hukum.
Ia menyatakan pihaknya tidak ingin persoalan tersebut berhenti hanya pada penyampaian aspirasi atau perundingan di tingkat KSOP.

Bahkan, apabila diperlukan, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami bahkan berencana membawa laporan ini sampai ke Kejaksaan Agung,” tegas Yeni.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak TKBM masih akan melanjutkan proses hukum di luar persoalan tuntutan tenaga kerja yang telah mendapatkan kesepakatan. (Mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA