Antrian BBM di Balikpapan, Anggota DPRD Balikpapan Minta Pertamina Transparan

waktu baca 2 menit
Selasa, 28 Apr 2026 04:22 55 01

PortalRepublik id, Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari daerah pemilihan Balikpapan Utara, Syarifuddin Oddang, menegaskan persoalan antrean panjang solar bersubsidi tidak bisa dianggap sepele dan harus segera ditangani secara serius.

Ia mendesak pihak terkait untuk turun langsung ke lapangan guna mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan kelangkaan dan antrean berkepanjangan.

Berdasarkan informasi dari Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), para sopir harus mengantre hingga dua hari satu malam bahkan mencapai tiga hari hanya untuk mendapatkan solar subsidi. Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas mereka.

“Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Oddang kepada awak media, Senin (27/4/2026).

Akibat antrean panjang tersebut, para sopir hanya mampu bekerja sekitar dua hari dalam sepekan, sementara sisa waktu tersita untuk mengantre BBM. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi oleh para sopir, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi logistik di Balikpapan dan sekitarnya.

Oddang meminta PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia BBM untuk bersikap responsif dan transparan terkait distribusi solar bersubsidi, termasuk kejelasan kuota untuk Kota Balikpapan.
“Harus ada kejelasan. Apakah terjadi kelangkaan? Berapa sebenarnya kuota untuk Balikpapan? Apakah perlu penambahan atau ada solusi lain? Semua ini harus dibuka secara transparan,” ujarnya.

Politisi Partai Hanura tersebut juga menyoroti potensi penyalahgunaan distribusi, seperti praktik antrean berulang oleh oknum tertentu atau yang dikenal sebagai “pengetab”. Praktik ini dinilai merugikan sopir lain yang benar-benar membutuhkan BBM untuk operasional.

“Kalau memang kuota sudah maksimal, harus dilihat kemungkinan adanya pihak yang mengantre lebih dari sekali dalam sehari. Ini yang harus ditertibkan,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas terkait klasifikasi penggunaan BBM subsidi dan non-subsidi (industri), mengingat masih banyak kebingungan di lapangan.

Sebagai langkah konkret, Oddang memastikan DPRD Kota Balikpapan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk PT Pertamina (Persero) dan instansi teknis lainnya, guna mencari solusi komprehensif atas persoalan tersebut.(*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA