Penertiban Pom Mini di Balikpapan Picu Polemik, Pedagang Pertanyakan Kesepakatan Bersama yang di Buat.

waktu baca 3 menit
Jumat, 1 Mei 2026 18:14 123 MN

Teks poto: Penertiban terhadap pedagang pom mini yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan pada 29 April 2026. Sejumlah pedagang menilai tindakan tersebut bertentangan dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dibangun bersama Pemerintah Kota Balikpapan.

 

PortalRepublik.id, Balikpapan,  — Penertiban terhadap pedagang pom mini yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan pada 29 April 2026 memicu polemik di kalangan pelaku usaha kecil. Sejumlah pedagang menilai tindakan tersebut tidak hanya merugikan, tetapi juga bertentangan dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dibangun bersama Pemerintah Kota Balikpapan.

Sebanyak 11 unit pom mini dilaporkan disita dalam operasi tersebut. Para pedagang yang terdampak kini bahkan diharuskan mengikuti proses sidang tindak pidana ringan (tipiring), sebuah langkah yang dinilai berlebihan oleh mereka.

Rinto, salah satu pedagang yang turut menjadi korban penertiban, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan aparat. Ia menilai penertiban dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan maupun dasar hukum yang jelas.

“Yang kami pertanyakan, dasar penertiban itu apa? Tidak ada surat resmi dari wali kota, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba langsung disita,” ujarnya, Jumat (1/5/26).

Menurut Rinto, para pedagang pom mini bukan tanpa upaya dalam mencari legitimasi usaha. Ia menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya, para pedagang yang tergabung dalam komunitas Pedagang Pom Mini Balikpapan (PMB) telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Balikpapan terkait keberlangsungan usaha mereka.

Langkah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan resmi di kantor wali kota. Dalam pertemuan itu, wali kota memberikan mandat kepada Asisten I Setda Kota Balikpapan, untuk memfasilitasi dialog antara pedagang dan instansi terkait.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran Satpol PP serta perwakilan dari dinas perdagangan dan perizinan. Dari hasil diskusi, disepakati bahwa pedagang pom mini diperbolehkan tetap beroperasi dengan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.

“Waktu itu kami diberikan kelonggaran, tapi dengan syarat. Harus punya OSS, menyediakan APAR, tidak boleh berjualan di jalan protokol, dan harus memperhatikan keamanan lingkungan sekitar,” jelas Rinto.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi sekitar 125 pedagang yang tergabung dalam PMB untuk tetap menjalankan usaha mereka. Mereka mengklaim telah berupaya memenuhi ketentuan yang disepakati.

Namun, situasi berubah ketika Satpol PP melakukan penertiban pada akhir April lalu. Para pedagang menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan hasil kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya.

Petugas disebut berdalih bahwa penertiban dilakukan karena tidak adanya kelengkapan dokumen mesin pom mini, ijin usaha niaga (INU),termasuk masa berlaku alat. Akan tetapi, menurut para pedagang, alasan tersebut tidak berdasar karena hingga kini belum ada regulasi resmi yang secara spesifik mengatur operasional pom mini di tingkat nasional maupun daerah.

“Kalau memang ada aturan yang jelas, kami pasti akan ikuti. Tapi ini kan tidak ada regulasi yang mengatur secara spesifik. Jadi kenapa kami dipermasalahkan?” kata Rinto.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa pendekatan yang dilakukan aparat seharusnya lebih mengedepankan pembinaan dibandingkan penindakan, mengingat usaha pom mini merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat kecil.

Penertiban ini pun berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para pedagang. Beberapa di antaranya mengaku kehilangan satu-satunya sumber penghasilan akibat penyitaan alat usaha mereka.

“Banyak dari kami yang menggantungkan hidup dari usaha ini. Kalau alat disita, kami tidak bisa kerja. Ini sangat memberatkan,” ungkapnya.

Kondisi ini semakin memicu tanda tanya di kalangan pedagang mengenai konsistensi kebijakan pemerintah daerah. Para pedagang pun berharap agar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dapat dihormati dan dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.

“Kami tidak menolak aturan. Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan,” tutup Rinto.(mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA