PortalRepublik.id, Balikpapan – Polemik pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan–IKN Seksi 1B kembali mencuat. Salah seorang pemilik lahan, H Jamri, mempersoalkan proses penilaian ganti rugi yang dinilainya belum transparan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik tanah.
Saat ditemui, Minggu (16/8/2026), Jamri mengatakan persoalan pembebasan lahan tersebut telah berlangsung cukup panjang. Ia mengaku mengikuti proses pembebasan sejak sekitar 2024 dan sebelumnya juga memiliki pengalaman dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol.
Menurut Jamri, salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah perbedaan nilai tanah berdasarkan kondisi dan status legalitas lahan. Ia menyebut tanah yang dimilikinya memiliki kombinasi alas hak berupa segel dan sertifikat.
Namun, ia menilai nilai yang muncul dalam proses penilaian belum sepenuhnya mencerminkan kondisi serta potensi lahan tersebut.
“Yang menjadi persoalan saya adalah bagaimana cara perhitungannya. Kami ingin transparan, supaya pemilik lahan tahu dasar dan mekanisme penilaiannya,” ujarnya.
Jamri mengatakan, lahan miliknya berada di kawasan yang dinilai strategis dan telah berkembang menjadi kawasan permukiman. Lokasinya juga relatif dekat dengan Jalan Mulawarman.
Karena itu, ia mempertanyakan apabila nilai tanahnya disamakan dengan lahan hamparan yang berada di kawasan berbeda.
Persoalkan Perbedaan Nilai
Jamri juga membandingkan informasi nilai tanah yang diperolehnya dari proses pembebasan lahan pada segmen lainnya.
Ia mengaku memperoleh informasi bahwa pada Segmen 3B terdapat tanah hamparan milik masyarakat yang dinilai sekitar Rp1 juta per meter persegi, sedangkan tanah milik badan usaha disebut berada di kisaran Rp1,3 juta per meter persegi.
“Kalau sama-sama untuk jalan tol, kenapa nilainya bisa berbeda cukup jauh? Ini yang saya pertanyakan. Kami meminta keadilan dan transparansi,” katanya.
Selain itu, Jamri menyoroti adanya perubahan angka dalam proses penilaian. Ia menyebut sebelumnya memperoleh informasi mengenai nilai sekitar Rp600 ribu per meter persegi, kemudian muncul angka sekitar Rp720 ribu, dan belakangan kembali memperoleh informasi mengenai angka sekitar Rp800 ribu per meter persegi.
Menurutnya, perubahan nilai tersebut seharusnya disertai penjelasan mengenai dasar dan faktor yang digunakan tim penilai.
“Kalau ada perubahan nilai, kami tidak masalah sepanjang jelas mekanismenya. Kami ingin tahu bagaimana perhitungannya, apa dasarnya, dan faktor apa saja yang digunakan,” tegasnya.
Lahan Terdampak Sekitar 6 Hektare Jamri menyebut luas lahan yang terdampak pada tahap tertentu mencapai sekitar 6 hektare. Sementara secara keseluruhan, lahan yang berkaitan dengan dirinya dan perusahaan disebut mencapai sekitar 10 hektare, dengan masing-masing sekitar 5 hektare.
Ia juga mengaku telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan legalitas dan berbagai dokumen terkait lahan tersebut. Karena itu, ia berharap seluruh aspek yang berkaitan dengan kondisi tanah dapat diperhitungkan secara objektif dalam proses penilaian.
“Tanah ini bukan sekadar tanah kosong. Ada biaya yang sudah kami keluarkan untuk legalitas dan pengurusannya. Kalau kemudian dinilai, kami berharap semuanya diperhitungkan secara objektif,” ujarnya.
Jamri menambahkan, dirinya sebelumnya telah menempuh upaya hukum terkait persoalan pembebasan lahan tersebut hingga tingkat kasasi. Namun, upaya hukum tersebut tidak dikabulkan.
Meski demikian, ia menegaskan keberatannya saat ini bukan untuk menghambat pembangunan jalan tol.
“Saya bukan menghalangi pembangunan tol. Kalau memang lahan ini dibutuhkan untuk kepentingan jalan tol, silakan. Tetapi hak masyarakat juga harus diperhatikan,” katanya.
Pekerjaan di Lokasi Sempat Dihentikan
Jamri menyebut pada 15 Agustus 2026, pekerjaan di lokasi lahan yang dipersoalkannya sementara dihentikan sembari menunggu kejelasan terkait hasil pembahasan dan penilaian.
Menurut dia, penghentian sementara tersebut berkaitan dengan proses koordinasi antara pihak-pihak terkait, termasuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan instansi pemerintah.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Namun, apabila tidak menemukan titik temu, Jamri menyatakan akan kembali menempuh jalur hukum.
“Kalau memang tidak ada respons dan tidak ada kejelasan, kami akan melakukan upaya gugatan. Yang kami persoalkan adalah prosedurnya dan transparansinya,” ucapnya.
Jamri menegaskan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Balikpapan–IKN merupakan bagian penting bagi pengembangan wilayah. Namun, menurutnya, kepentingan pembangunan harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat pemilik lahan.
“Harapan kami sederhana, minta keadilan. Jangan karena pemerintah yang membutuhkan tanah, masyarakat kemudian tidak mendapatkan ruang untuk mengetahui bagaimana nilai tanahnya ditentukan,” pungkasnya.(*)
Tidak ada komentar