oplus_0 PortalRepublik.id, Balikpapan – Rencana pembangunan ulang rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan kembali menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Ketua Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu Lintas Suku Lintas Agama (LMAKB-LSLA) Balikpapan, Ahmad Betawi, menyayangkan jika bangunan tersebut dihilangkan atau diubah secara total tanpa mempertimbangkan nilai sejarahnya.
Menurutnya, rumah jabatan tersebut bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan bagian dari perjalanan sejarah Kota Balikpapan yang telah menjadi saksi kepemimpinan dari masa ke masa.
“Jangan lupakan sejarah. Dengan membongkar total rumah jabatan tersebut berarti membuang bentuk asli dan menghilangkan sejarah,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, kalau bisa bangunan tersebut jadikan museum sejarah Kota Balikpapan, sehingga bisa diketahui generasi selanjutnya. Pasalnya bangunaan tersebut pernah ditinggali pemimpin kota ini dari masa ke masa.
“Seharusnya pejabat sekarang paham histori rumah jabatan tersebut, jadi jangan hanya mementingkan ego dengan hilangkan sejarah,” tegas Ahmad Betawi.
Pernyataan tersebut merupakan respons atas pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, SE, yang menilai kondisi bangunan lama sudah tidak layak huni karena usianya yang telah melampaui 40 tahun dan mengalami banyak kerusakan.
Dimana, Yusri juga menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekadar renovasi, melainkan upaya menghadirkan hunian yang lebih representatif sekaligus mencerminkan identitas daerah.
Meski demikian, Amad Betawi menilai pembangunan tetap harus mempertimbangkan aspek historis. Ia mendorong agar pemerintah kota mencari alternatif solusi, seperti membangun rumah jabatan baru di lokasi lain, sementara bangunan lama tetap dipertahankan dan direvitalisasi tanpa menghilangkan bentuk aslinya.
Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya dilema antara kebutuhan pembangunan fasilitas pemerintahan yang modern dengan upaya pelestarian warisan sejarah daerah.
Ke depan, diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang bijak dengan mengakomodasi kedua kepentingan tersebut, sehingga pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai historis yang melekat pada bangunan tersebut.(eds)
Tidak ada komentar