Sorotan Tunggakan Pajak Warung Upik, LMAKB Desak Transparansi dan Ketegasan Pemerintah

waktu baca 3 menit
Selasa, 7 Apr 2026 04:17 82 MN

Teks foto: Andre, Ketua LMAKB, Balikpapan Kota.

PortalRepublik,Balikpapan – Polemik dugaan tunggakan pajak Warung Upik di Kota Balikpapan kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Ketua Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu (LMAKB) Balikpapan Kota, Andre, turut angkat bicara dan menekankan pentingnya transparansi serta ketegasan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.

Isu tunggakan pajak Warung Upik sebelumnya telah viral di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Nilai tunggakan yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah menimbulkan pertanyaan publik terkait kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku usaha di sektor kuliner.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak pengelola Warung Upik telah melakukan pembayaran kewajiban pajak dengan sistem cicilan. Namun demikian, proses penyelesaian tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat.

Kasus ini bahkan telah masuk dalam penanganan aparat penegak hukum. Kejaksaan Negeri Balikpapan disebut telah menangani perkara tersebut karena adanya indikasi unsur pidana dalam dugaan pelanggaran pajak yang terjadi.

Andre menegaskan bahwa persoalan pajak bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh proses penanganan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Harus ada kejelasan dan keterbukaan kepada publik. Ini menyangkut persoalan pajak yang menjadi bagian dari pengawasan masyarakat. Jika ada penyimpangan, tentu harus dijelaskan secara transparan,” ujar Andre, ditemui Selasa (7/4/26)

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kesetaraan dalam penerapan aturan perpajakan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu, terutama jika hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Andre mencontohkan bahwa setiap konsumen yang bertransaksi di Warung Upik tetap dikenakan pajak sebesar 10 persen yang dibayarkan secara langsung. Hal ini, menurutnya, harus sejalan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah.

“Jangan ada kelonggaran. Kalau memang aturan ditegakkan, maka semua harus diperlakukan sama. Kalau Warung Upik mendapat keringanan, maka pelaku usaha lain juga harus mendapatkan perlakuan yang sama,” tegasnya.

Di sisi lain, beredar kabar bahwa nilai tunggakan pajak Warung Upik hingga saat ini masih berada di kisaran Rp 3 miliar. Angka tersebut menjadi sorotan karena dinilai cukup besar dan berpotensi merugikan pendapatan daerah jika tidak segera diselesaikan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham, memberikan klarifikasi bahwa pihak pengelola Warung Upik telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran secara bertahap.

Menurutnya, mekanisme cicilan merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, selama wajib pajak tetap memenuhi komitmen pembayaran.

“Pihak Warung Upik sudah melakukan kewajibannya dengan cara mencicil. Kami juga terus melakukan monitoring terhadap proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan,” jelas Idham.

Meski demikian, ia memastikan bahwa pengawasan tetap dilakukan secara ketat untuk menjamin tidak adanya pelanggaran lanjutan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga integritas sistem perpajakan serta memastikan penerimaan daerah tetap optimal.

Kasus ini pun menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan yang sangat vital.

Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus pajak juga dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat berharap agar setiap persoalan yang menyangkut kepentingan umum dapat ditangani secara adil, terbuka, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan masih berlangsungnya proses penyelesaian tunggakan pajak Warung Upik, publik kini menanti langkah tegas dan transparan dari pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus tersebut secara menyeluruh.(mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA