Polemik IMTN Balikpapan: Warga Mengadu, DPPR Membantah, DPRD Turun Tangan

waktu baca 4 menit
Senin, 31 Agu 2026 16:44 50 01

Portalrepublik.id, Balikpapan – Polemik penerbitan Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) Palsu di Kota Balikpapan mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Balikpapan bersama sejumlah organisasi masyarakat dan instansi terkait, Senin (31/8/2026).

RDP yang digelar di Ruang Komisi I Gedung DPRD Kota Balikpapan tersebut membahas laporan warga mengenai dugaan penerbitan IMTN palsu yang disebut-sebut berkaitan dengan oknum di lingkungan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Aliansi Masyarakat Balikpapan, Persatuan Pemuda Dayak (Perpedayak) Nusantara, Komando Pertahanan Adat Dayak (Kopad) Kota Balikpapan, DPPR, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan, para camat se-Kota Balikpapan serta pihak terkait lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, bahkan membuka kemungkinan agar aturan IMTN dievaluasi, bahkan dihapus apabila dalam penerapannya justru dianggap menyulitkan masyarakat.
“Kalau itu dirasa memberatkan dan menyusahkan masyarakat, ya dihapuskan saja,” tegas Danang dalam RDP tersebut.
Menurut Danang, persoalan IMTN tidak hanya menyangkut mekanisme administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai setiap aturan yang diterapkan pemerintah harus memberikan manfaat serta tidak membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Ormas Soroti Dugaan IMTN Palsu
Ketua Umum Perpedayak Nusantara, Areston Dayano, mengungkapkan pihaknya pernah menemukan dokumen IMTN yang diduga palsu setelah melakukan pengecekan ke DPPR Kota Balikpapan.

Menurut Areston, dugaan dokumen tersebut diterbitkan oleh oknum yang disebut bekerja di lingkungan DPPR.
“Pasca dinyatakan IMTN tersebut palsu, kami berupaya mencari tahu keberadaan pelaku. Namun, dalam waktu singkat oknum tersebut menghilang, hilang entah ke mana dan lost contact atau tidak bisa dihubungi,” ujar Areston.

Ia juga mempersoalkan dugaan adanya permintaan sejumlah biaya dalam proses pengurusan IMTN. Menurutnya, nilai yang diminta oknum tersebut tergolong besar.
Areston menyebut persoalan tersebut kemudian berkembang. Setelah dugaan IMTN palsu pertama ditemukan, pihaknya kembali memperoleh informasi mengenai dokumen serupa.

“Adapun jumlah IMTN diduga palsu yang diterbitkan pasca keluarnya IMTN sebelumnya, ada enam IMTN,” katanya.
Pihaknya kini tengah mengumpulkan data dan bukti untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui jalur pelaporan sesuai ketentuan hukum.

DPPR: IMTN Diterbitkan PTSP Berdasarkan Rekomendasi
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala DPPR Kota Balikpapan, Irma Pertiwi Aryana Musa, menjelaskan bahwa proses penerbitan IMTN tidak sepenuhnya berada di tangan DPPR.

Menurutnya, terdapat tahapan penerbitan IMTN dan rekomendasi IMTN. Seluruh permohonan terlebih dahulu masuk melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Jadi semua dokumen masuknya lewat PTSP. Di sana yang akan mentransfer data ke kami untuk diverifikasi. Kemudian peninjauan lapangan juga diatur oleh PTSP jadwalnya,” jelas Irma.

Setelah dokumen diterima, DPPR melakukan penelaahan. Proses kemudian dilanjutkan dengan pengumuman, pengukuran serta tahapan administrasi lainnya.
Hasil proses tersebut selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi DPPR kepada PTSP.
“Jadi prosesnya, PTSP menerbitkan IMTN berdasarkan rekomendasi dari DPPR,” ujarnya.

Irma menjelaskan, pengurusan IMTN untuk lahan dengan luas 5.000 meter persegi ke atas berada di DPPR. Sementara untuk luasan di bawah 5.000 meter persegi ditangani oleh kecamatan dengan standar operasional prosedur yang sama.

DPPR Bantah Keluarkan Rekomendasi Dokumen yang Dipersoalkan
Terkait dugaan IMTN palsu, Irma menyatakan prihatin terhadap persoalan yang dialami masyarakat.

Namun, berdasarkan penelusuran data di DPPR, pihaknya mengaku tidak pernah menerbitkan rekomendasi terhadap dokumen tanah yang dipersoalkan warga.
“Kalau IMTN Bapak terbit, berarti saya pernah menandatangani rekomendasi. Nah, dari data kami, kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tanah Bapak,” tegasnya.

Irma juga membantah adanya pungutan biaya dalam proses pengurusan IMTN di DPPR.
“Mengenai permintaan dana, saya tidak pernah. Untuk proses IMTN di aplikasi semua, kami tidak ada pungutan biaya. Yang ada pengukuran, itu pun langsung melalui aplikasi,” katanya.

DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh
Danang mengatakan RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penerbitan IMTN palsu oleh oknum pegawai DPPR.
“RDP yang kita laksanakan hari ini adalah tindak lanjut dari laporan warga terkait adanya dugaan penerbitan IMTN palsu oleh oknum pegawai DPPR Balikpapan,” kata Danang.

Ia menegaskan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum masyarakat atas tanah serta kualitas pelayanan pemerintah.

Komisi I DPRD Balikpapan selanjutnya mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme IMTN. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan prosedur pertanahan berjalan transparan, memberikan kepastian hukum dan tidak menjadi beban bagi masyarakat.

Termasuk, memastikan tidak adanya celah yang dapat dimanfaatkan oknum untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang merugikan masyarakat.

Polemik ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait untuk memperbaiki sistem pelayanan pertanahan di Balikpapan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status dan legalitas dokumen tanah yang mereka miliki.(*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA