Dugaan IMTN Palsu, Aliansi Masyarakat Balikpapan Minta Aparat Pemerintah Bekerja Benar

waktu baca 2 menit
Selasa, 1 Sep 2026 12:53 36 01

Portalrepublik.id, Balikpapan – Persoalan dugaan penerbitan Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) palsu menjadi salah satu isu utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Balikpapan bersama organisasi masyarakat (ormas), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat se-Kota Balikpapan, Senin (31/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Ketua Aliansi Masyarakat Balikpapan, Ahmad Betawi, meminta pemerintah daerah dan aparat terkait benar-benar menjalankan fungsi sebagai pengayom dan bekerja dengan benar untuk masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan persoalan pertanahan.

Dirinya menilai masyarakat saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah. Karena itu, menurutnya, kebijakan maupun pelayanan pemerintah seharusnya tidak justru menambah beban masyarakat.

“Kita saat ini dalam masa yang kurang baik. Jangan kan kita sebagai manusia, tuyul saja saat ini kesulitan mencari uang,” ujar Ahmad yang disambut riuh peserta RDP.

Ia mengatakan, dugaan IMTN palsu menjadi persoalan serius karena menyangkut kepastian hukum dan hak masyarakat atas tanah.

Menurutnya, adanya dokumen IMTN yang setelah dilakukan pengecekan ternyata dinyatakan palsu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Persoalan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto. Ia menyebut kebijakan penerbitan IMTN perlu dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

“Kalau memang hanya menyusahkan dan merugikan masyarakat, perlu dievaluasi atau dihapuskan saja program IMTN tersebut,” tegas Danang.

Menurut Danang, evaluasi diperlukan untuk memastikan mekanisme pelayanan pertanahan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses penerbitan dokumen.

RDP tersebut diikuti sejumlah unsur masyarakat dan pemerintah. Di antaranya Aliansi Masyarakat Balikpapan, Persatuan Pemuda Dayak (Perpedayak) Nusantara, Komando Pertahanan Adat Dayak (Kopad) Kota Balikpapan, kepala OPD terkait, serta camat se-Kota Balikpapan.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas persoalan dugaan IMTN palsu sekaligus mendorong perbaikan pelayanan pertanahan agar lebih transparan, akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(*)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA