Bersama Aliansi Ormas Daerah Kalimantan, Muhammad Marwan, akhirnya mengambil langkah dengan memasang plang penguasaan hak atas lahan yang diklaim miliknya, Rabu (15/10/2026).
PortalRepublik.id, Balikpapan, – Perjuangan memperoleh kepastian hukum atas penguasaan lahan seluas 144 hektare di kawasan Tempadung, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, terus berlanjut. Muhammad Marwan (48), warga Kelurahan Balikpapan Kota, akhirnya mengambil langkah dengan memasang plang penguasaan hak atas lahan yang diklaim miliknya, Rabu (15/10/2026).


Pemasangan plang tersebut dilakukan bersama Aliansi Ormas Daerah Kalimantan setelah Marwan mengaku menempuh berbagai upaya, mulai dari pendekatan persuasif hingga jalur hukum. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menegaskan klaim penguasaan lahan sekaligus meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan perubahan fungsi kawasan yang menurutnya berdampak terhadap hak-hak masyarakat setempat.
Marwan menyatakan, lahan yang selama ini diklaim sebagai miliknya secara tiba-tiba diketahui telah masuk dalam kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Ia mempertanyakan proses perubahan fungsi tersebut karena mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun sosialisasi sebelumnya.
Menurut Marwan, persoalan ini bukan hanya menyangkut lahan yang diklaimnya seluas 144 hektare, melainkan juga berkaitan dengan keberadaan sejumlah lahan yang selama ini digarap masyarakat adat dan warga sekitar Tempadung.
Ia menilai, masyarakat yang telah puluhan tahun menggarap lahan semestinya mendapatkan penjelasan terbuka mengenai status kawasan, termasuk dasar hukum penetapan hutan lindung serta dampaknya terhadap penguasaan tanah yang selama ini mereka perjuangkan.
“Pemasangan plang ini merupakan bentuk penegasan bahwa lahan tersebut memiliki pihak yang mengklaim kepemilikan dan memiliki dokumen yang menjadi dasar perjuangan kami. Kami berharap pemerintah memperhatikan persoalan ini secara serius,” ujar Marwan.
Marwan mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi keberatannya adalah proses perubahan fungsi lahan yang menurut pengakuannya dilakukan tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi kepada dirinya sebagai pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.
Ia menilai, komunikasi dan keterbukaan informasi merupakan hal penting ketika pemerintah menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan hutan lindung, terlebih apabila di dalamnya terdapat lahan yang selama bertahun-tahun dikuasai atau digarap masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai batas kawasan, dasar penetapan, serta bagaimana status lahan yang telah memiliki riwayat penguasaan dan dokumen pendukung.
Marwan juga menyebut sejumlah lahan warga adat di sekitar lokasi mengalami persoalan serupa. Ia mengatakan, sebagian masyarakat telah menggarap lahan tersebut selama puluhan tahun, sehingga perubahan status kawasan tanpa penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian.
Karena itu, Marwan berharap instansi pemerintah yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dasar kebijakan yang diterapkan terhadap lahan di kawasan Tempadung.
Ia menegaskan, upaya yang dilakukan bukan semata-mata untuk mempertahankan penguasaan lahan, tetapi juga untuk mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak yang menurutnya perlu memperoleh perlindungan hukum.
Dalam keterangannya, Marwan menyebut lahan yang dipersoalkan telah digarap selama puluhan tahun. Ia mengaku memiliki sejumlah dokumen yang dijadikan dasar untuk memperjuangkan hak atas tanah tersebut.
Menurutnya, dasar yang dimiliki antara lain berupa pengakuan dari Kesultanan Kutai serta dokumen putusan pengadilan yang disebut berkaitan dengan persoalan lahan tersebut.
Marwan menilai, riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki, serta pengakuan adat merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara cermat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Marwan menyatakan, dirinya tidak bermaksud mengabaikan kepentingan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia memahami bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
Namun, menurutnya, kebijakan perlindungan hutan juga perlu disertai penjelasan dan penyelesaian terhadap persoalan hak masyarakat yang telah lama menguasai atau menggarap lahan di kawasan tersebut.
Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan warga lokal yang selama bertahun-tahun memiliki hubungan dengan tanah yang kini dipersoalkan.
“Silakan jika negara membutuhkan lahan tersebut untuk dijadikan hutan lindung. Namun, hak-hak kami juga harus diperhatikan dan diselesaikan terlebih dahulu. Kami ingin ada kejelasan dan penyelesaian yang adil sesuai hukum yang berlaku,” tegas Marwan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai posisi mereka setelah adanya penetapan kawasan hutan lindung. Penjelasan tersebut dinilai penting agar warga mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh serta bagaimana hak dan kepentingan mereka akan diperlakukan.
Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang terdampak sehingga persoalan dapat dibahas secara terbuka. Dengan demikian, kebijakan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan penyelesaian sengketa penguasaan tanah berdasarkan hukum.
Marwan juga menilai bahwa pendekatan komunikasi perlu dikedepankan untuk mencegah munculnya kesalahpahaman maupun konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sebelum memasang plang di lokasi lahan, Marwan mengaku telah menempuh sejumlah langkah untuk memperjuangkan klaim kepemilikannya. Ia menyebut pernah mengajukan gugatan terhadap kementerian yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa upaya mediasi untuk menyelesaikan persoalan dengan warga lain yang turut menggarap lahan telah dilakukan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan.
Menurut Marwan, proses perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta van Dading) Nomor 235/Pdt.G/2025/PN Bpp dan Nomor 202/Pdt.G/2025/PN Bpp.
Ia memandang kedua akta perdamaian tersebut sebagai bagian penting dari perjalanan hukum yang telah ditempuh dalam menyelesaikan persoalan penguasaan lahan.
Marwan berharap dokumen tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencari penyelesaian yang memberikan kepastian kepada para pihak yang terlibat.
“Kami sudah berupaya menempuh jalur hukum dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Harapan kami, proses yang sudah berjalan dapat dihormati dan persoalan ini diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Marwan berharap proses tersebut dapat memberikan jawaban atas persoalan yang selama ini dipertanyakan, sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian yang tidak merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan sah.
Pemasangan plang di lokasi lahan bersama Aliansi Ormas Daerah Kalimantan menjadi langkah yang dipilih Marwan untuk menyampaikan keberatannya secara terbuka.
Menurutnya, keberadaan plang tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan pihak-pihak terkait bahwa terdapat klaim penguasaan lahan yang disertai dokumen pendukung dan masih diperjuangkan melalui mekanisme hukum.
Ia berharap langkah tersebut mendorong perhatian lebih besar dari pemerintah dan instansi terkait agar persoalan lahan di Tempadung tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan.
Marwan menyampaikan bahwa perjuangannya bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi pengingat mengenai pentingnya memperhatikan persoalan yang dialami masyarakat lokal ketika terjadi perubahan status atau fungsi suatu kawasan.
Menurutnya, penyelesaian yang baik harus mengedepankan keterbukaan, penghormatan terhadap hukum, dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
Marwan juga mengingatkan agar setiap pihak menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang sah, dengan mengutamakan dialog dan kepastian hukum.
Dalam kesempatan itu, Marwan kembali mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang telah ditempuh. Ia juga meminta agar nilai-nilai adat setempat, termasuk pengakuan yang disebut berasal dari Kesultanan Kutai, turut diperhatikan sesuai kedudukan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, masyarakat lokal memiliki riwayat panjang dalam mengelola dan memanfaatkan lahan di wilayahnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berdampak terhadap penguasaan tanah masyarakat perlu disertai penjelasan yang memadai.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari aspek administratif penetapan kawasan, tetapi juga bersedia mendengar keterangan masyarakat.
Bagi Marwan, langkah itu penting untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah sekaligus mencegah persoalan serupa berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Marilah kita bersama-sama menghormati proses hukum yang ada dan memperhatikan masyarakat lokal. Kami berharap ada kejelasan agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
Marwan berharap instansi yang berwenang segera memberikan penjelasan mengenai status lahan seluas 144 hektare tersebut, termasuk dasar penetapan kawasan hutan lindung, batas-batas wilayah, serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat klaim hak atas tanah yang telah ada sebelumnya.
Menurutnya, kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan oleh dirinya, tetapi juga oleh masyarakat lain yang mengaku terdampak perubahan fungsi kawasan di Tempadung.
Ia berharap persoalan tersebut tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi warga yang selama ini menggarap lahan di kawasan tersebut.
Marwan menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen Aliansi Ormas Daerah Kalimantan yang telah membantu dan mendampingi pemasangan plang di lokasi lahan yang dipersoalkan.
Ia berharap dukungan tersebut dapat menjadi dorongan agar persoalan yang dihadapinya mendapat perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.(mn)
Tidak ada komentar