PortalRepublik.id,Samarinda — Gelombang protes publik terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kalimantan Timur mencapai puncaknya.
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menggelar aksi besar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026).
Aksi tersebut ditandai dengan pembentangan spanduk raksasa bertagar #KaltimDaruratKKN, sebagai simbol kuat mosi tidak percaya terhadap integritas birokrasi daerah.
“Ini adalah simbol bahwa Kaltim sedang tidak baik-baik saja. Kami ingin suara ini terlihat jelas dari jendela kantor pembuat kebijakan,” tegas Fathur, salah satu orator aksi dari atas mobil komando.
Menjelang petang, sekitar pukul 17.10 WITA, perwakilan massa diizinkan masuk hingga halaman depan kantor gubernur. Di bawah pengawalan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP, spanduk sepanjang kurang lebih 20 meter dengan latar hitam dan tulisan putih tersebut dibentangkan, menjadi titik klimaks aksi.
Situasi sempat mereda saat massa utama mulai membubarkan diri. Namun, ketegangan kembali meningkat ketika sebagian demonstran memilih bertahan melewati batas waktu izin.
Kronologi singkat:
17.37 WITA – Massa utama mulai mundur bersama mobil komando
18.00 WITA – Sebagian massa bertahan di depan gerbang
18.26 WITA – Aparat melakukan pembubaran untuk menjaga kondusivitas
Langkah pembubaran diambil aparat demi menjaga keamanan kawasan Jalan Gajah Mada yang merupakan objek vital pemerintahan.
Meski sempat terjadi aksi dorong, situasi berhasil dikendalikan.
Hingga pukul 22.24 WITA, kondisi di sekitar lokasi dilaporkan kembali normal. Petugas kebersihan mulai membersihkan sisa atribut aksi, sementara arus lalu lintas yang sebelumnya tersendat berangsur pulih.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menegaskan bahwa aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan yang lebih besar untuk mengawal tuntutan masyarakat.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, belum memberikan pernyataan resmi kepada media. Ia terlihat meninggalkan kantor gubernur sekitar pukul 19.15 WITA dengan pengawalan menuju rumah jabatan.
Sikap tersebut memicu berbagai pertanyaan publik serta memperkuat tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menanggapi isu yang berkembang.(*)
Tidak ada komentar