SKK Migas dan Polda Kaltim Perkuat Pengamanan Hulu Migas, 62 Personel Disiapkan di Tujuh Wilayah Operasi

waktu baca 7 menit
Minggu, 23 Agu 2026 13:19 54 MN

PortalRepublik.id, TANGERANG, — Upaya menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur semakin diperkuat. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) kembali memperkuat sinergi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kerja sama tersebut mencakup wilayah kerja kegiatan usaha hulu migas di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk pengamanan Kilang LNG Badak. Penandatanganan PKS berlangsung di Tangerang pada Kamis, 20 Agustus 2026, sebagai bentuk komitmen kedua lembaga untuk memastikan kegiatan strategis sektor energi nasional dapat berlangsung dalam kondisi aman, tertib dan kondusif.

PKS tersebut ditandatangani oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta dan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H.

Penandatanganan ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Kaltim, Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, S.I.K., Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicolas Marsahala Simanjuntak, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri, serta para General Manager dan pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menjalankan kegiatan operasional di wilayah Kalimantan Timur.

Kerja sama tersebut bukan merupakan bentuk hubungan baru, melainkan kelanjutan dari sinergi yang selama ini telah dibangun antara SKK Migas dan Polda Kaltim. Melalui PKS terbaru, kerja sama pengamanan dan penegakan hukum akan diperkuat agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan operasional serta dinamika kegiatan hulu migas di lapangan.

PKS tersebut berlaku selama dua tahun, terhitung mulai 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2028.

Dengan adanya kerja sama ini, SKK Migas dan Polda Kaltim berharap seluruh kegiatan operasional hulu migas di Kaltim dapat berlangsung secara aman, tertib dan lancar. Keamanan menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin kegiatan eksplorasi maupun produksi migas dapat berjalan secara optimal.

Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol. Ibnu Suhaendra menyampaikan apresiasi kepada Polda Kaltim atas dukungan yang diberikan selama ini dalam menjaga keamanan kegiatan operasional hulu migas.

Menurutnya, dukungan pengamanan menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan industri migas berjalan tanpa gangguan yang dapat menghambat aktivitas operasional.

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam industri energi nasional. Karena itu, keberadaan fasilitas dan wilayah kerja migas membutuhkan dukungan pengamanan yang memadai, terkoordinasi dan mampu merespons berbagai potensi gangguan.

Pengamanan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan personel di lapangan. Koordinasi antarlembaga, pertukaran informasi, kesiapsiagaan serta kemampuan merespons situasi secara cepat juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha hulu migas.

Hal tersebut menjadi salah satu poin yang ditekankan dalam pelaksanaan kerja sama antara SKK Migas dan Polda Kaltim.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicolas Marsahala Simanjuntak, yang mewakili Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara SKK Migas, Polda Kaltim dan para KKKS.

Menurutnya, koordinasi yang efektif menjadi kebutuhan penting mengingat kegiatan hulu migas memiliki karakteristik operasional yang membutuhkan dukungan keamanan secara berkelanjutan.

Pertukaran informasi dan peningkatan kesiapsiagaan diharapkan dapat membuat potensi gangguan di wilayah operasional bisa diantisipasi lebih awal.

Jika terdapat persoalan di lapangan, penanganannya juga diharapkan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk nyata implementasi kerja sama tersebut, Polda Kaltim menyiapkan 62 personel untuk menjalankan pengamanan rutin pada sejumlah Objek Vital Nasional (Obvitnas) di tujuh wilayah operasi migas.

Tujuh wilayah operasi yang masuk dalam skema pengamanan tersebut adalah PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina EP Field Sangatta, PT Pertamina EP Field Sangasanga, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Eni Muara Bakau B.V., dan PT Badak NGL.

Pengamanan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para pekerja, manajemen perusahaan maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.

Selain 62 personel yang disiapkan untuk pengamanan rutin, Polda Kaltim juga menyiapkan personel cadangan atau kontinjensi.

Personel kontinjensi tersebut dapat dikerahkan apabila sewaktu-waktu terdapat kebutuhan tambahan di lapangan. Penyiapan pasukan cadangan menjadi bagian dari langkah antisipasi terhadap dinamika situasi keamanan yang dapat berkembang di wilayah operasi.

Dengan demikian, pengamanan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga memiliki kemampuan respons terhadap situasi yang membutuhkan pengerahan personel tambahan.

Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan komitmen jajarannya untuk memberikan rasa aman terhadap seluruh kegiatan operasional hulu migas di Kalimantan Timur.

Menurut Endar, kepolisian memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan Obvitnas dapat berjalan dengan aman. Dukungan tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan program strategis kepolisian serta tugas yang diberikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebut, sejalan dengan program strategis Kapolri dan amanat perubahan Undang-Undang Polri, khususnya Pasal 14 huruf o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pengamanan Obvitnas, jajaran kepolisian di Kaltim siap mendukung kegiatan hulu migas.

Kesiapan tersebut tidak hanya berada di tingkat Polda. Jajaran kepolisian hingga tingkat Polsek di wilayah Kalimantan Timur juga diharapkan dapat memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

Dukungan keamanan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai target lifting migas yang telah ditetapkan.

Bagi pemerintah, peningkatan produksi dan tercapainya target lifting bukan hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga menyangkut kepentingan negara dalam menjaga ketersediaan energi serta penerimaan negara.

Karena itu, kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu faktor pendukung agar kegiatan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kaltim juga menjelaskan mengenai mekanisme dukungan biaya pengamanan.

Menurutnya, dukungan biaya pengamanan disalurkan secara transparan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2020.

Dengan mekanisme tersebut, penerimaan dari dukungan pengamanan tidak berhenti sebagai pembiayaan operasional semata, tetapi juga tercatat sebagai penerimaan negara yang memberikan kontribusi bagi kas negara.

Aspek transparansi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama, terutama karena pengamanan kegiatan Obvitnas melibatkan sumber daya personel dan dukungan operasional yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan.

Selain memperkuat aspek pengamanan, Kapolda Kaltim juga mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul dalam kegiatan operasional di lapangan dapat ditangani secara profesional.

Ia meminta setiap pihak tidak terburu-buru mengambil tindakan yang dapat memperbesar persoalan.

Kearifan lokal, menurutnya, perlu menjadi salah satu pendekatan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di sekitar wilayah operasi. Namun demikian, penyelesaian tetap harus mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku.

Komunikasi antara petugas pengamanan dan manajemen KKKS juga dinilai sangat penting. Hubungan kerja yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan rasa saling percaya.

Kepercayaan antarpihak tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional hulu migas.

Dengan koordinasi yang baik, potensi gangguan diharapkan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri secara terpisah menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kaltim beserta seluruh jajaran atas dukungan dan komitmen dalam menjaga keamanan kegiatan operasional hulu migas.

Ia menilai dukungan kepolisian sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan operasional yang aman dan kondusif.

Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, termasuk dalam perkembangan industri energi. Keberadaan sejumlah wilayah kerja migas dan fasilitas strategis menjadikan aspek keamanan sebagai salah satu kebutuhan utama.

Karena itu, penguatan sinergi antara SKK Migas, kepolisian dan KKKS dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan kegiatan hulu migas di daerah.

Kegiatan operasional yang aman diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk menjaga produktivitas dan mengoptimalkan hasil produksi.

Pada sisi lain, kegiatan industri migas juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan penerimaan negara.

Penguatan kerja sama SKK Migas dan Polda Kaltim juga diharapkan mendukung agenda besar pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional.

Keamanan kegiatan hulu migas menjadi salah satu faktor pendukung atau enabler agar kegiatan eksplorasi dan produksi dapat berjalan secara optimal.

Agenda tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada energi.

Dengan terciptanya kondisi operasional yang aman dan kondusif, kegiatan usaha hulu migas di Kalimantan Timur diharapkan dapat terus berjalan lancar dengan hasil produksi yang optimal.

Produksi tersebut pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat lebih luas, mulai dari mendukung kebutuhan energi nasional, meningkatkan penerimaan negara, menggerakkan perekonomian daerah hingga memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Kerja sama yang diperkuat melalui PKS tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar sektor hulu migas di Kalimantan Timur dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.

Dengan dukungan 62 personel pengamanan rutin di tujuh wilayah operasi serta personel kontinjensi yang dapat dikerahkan sesuai kebutuhan, SKK Migas dan Polda Kaltim menunjukkan komitmen untuk memastikan kegiatan Obvitnas sektor hulu migas mendapat perlindungan dan dukungan keamanan yang memadai.(***)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA