RDP dengan Komisi I, Aliansi Masyarakat Balikpapan Minta Pelayanan IMTN Mudahkan Masyarakat

waktu baca 3 menit
Senin, 26 Okt 2026 11:39 116 01

Portalrepublik.id, Balikpapan – Aliansi Masyarakat Balikpapan (AMB) kembali menyuarakan keluhan masyarakat terkait pelayanan pemerintahan, khususnya proses pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Senin (26/10/2026).

RDP yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPRD Balikpapan itu dibuka Wakil I DPRD Yono Suherman dan dihadiri, Asisten I Pemkot Balikpapan Zulkifli, Ketua Komisi I Danang Eko Susanto, Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung, anggota Komisi I serta Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Balikpapan serta perwakilan dinas terkait lainnya serta para camat dan Lurah se-Kota Balikpapan.

Salah satu sorotan utama adalah panjangnya tahapan birokrasi pelayanan dalam pengurusan IMTN yang dinilai menyulitkan masyarakat.

Ketua Aliansi Masyarakat Balikpapan, Ahmad Betawi menilai sejumlah peraturan dan mekanisme pelayanan Pemerintah Kota Balikpapan ,khususnya dalam program IMTN yang perlu dievaluasi agar tidak menjadi hambatan bagi warga yang membutuhkan pelayanan administrasi pertanahan.

Menurut Betawi, sapaan Ketua Aliansi Masyarakat Balikpapan, seharusnya warga bisa memperoleh pelayanan yang mudah dan jelas dan bukan justru harus melewati prosedur yang berbelit-belit.

Ia bahkan mendorong agar ketentuan mengenai program IMTN dikaji ulang secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan penghapusan aturan tersebut apabila dinilai tidak lagi memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat.

“Peraturan yang dibuat pemerintah seharusnya memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat,” pintanya.

Jika dalam pelaksanaannya dirasa menyulitkan warga, maka perlu dilakukan evaluasi, demikian substansi kritik yang disampaikan Betawi dalam forum kali ini.

Mewakili AMB, dirinya juga meminta DPRD Balikpapan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kegiatan inspeksi mendadak (sidak), terutama pada instansi atau pelayanan yang dikeluhkan warga.

Menurut Betawi, keterlibatan masyarakat diperlukan agar persoalan pelayanan dapat dilihat langsung dan ditindaklanjuti berdasarkan kondisi di lapangan.

Sedangkan Asisten I Pemerintahan, Zulkifli menjelaskan bahwa, dibuatnya IMTN oleh pimpinan kota Balikpapan terdahulu adalah untuk mempermudah warga masyarakat mendapatkan hak alas tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mudah dalam pengurusan sertifikat.

Karena pada waktu lalu, warga Balikpapan yang mempunyai sertifikat sangat sedikit jumlahnya, sehingga dibuatlah program IMTN. Tujuannya ya untuk mempermudah warga masyarakat memiliki hak dari pemerintah.

“Jika saat ini, keberadaan IMTN dianggap menyulitkan, ya sebaiknya di kaji ulang atau dihapus, sehingga tidak menjadi beban warga masyarakat,” ucapnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, sangat menyambut baik kehadiran pengurus AMB di RDP ini. Dirinya juga beranggapan bahwa teman teman ini membawa aspirasi masyarakat.

Ia menilai masukan dari teman teman AMB merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan pemerintah daerah kepada warga masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau yang dikenal dengan A3, sependapat dengan koleganya.

Dirinya menyatakan sangat terbuka terhadap keluhan atau usulan masyarakat, terutama apabila suatu aturan dinilai bisa menimbulkan kesulitan bagi warga kota Balikpapan yang dijuluki Kota Nyaman.

Laporkan saja ke kami (Dewan,red) apabila ada kejanggalan atau merasa dipersulit saat mengurus perizinan, yang penting sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang belaku.

“Apabila ada oknum dari Dinas tertentu  yang coba bermain dengan memperlambat atau banyak alasan itu yang akan kita bereskan,” tegasnya.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa masukan seperti ini diharapkan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bagi DPRD dan instansi terkait untuk menilai apakah ketentuan yang berlaku masih relevan, serta apakah mekanisme pelayanannya perlu disederhanakan.

Karena itu, evaluasi diharapkan tidak hanya berfokus pada aturan tertulis, tetapi juga pada pelaksanaan prosedur, kepastian waktu pelayanan, transparansi persyaratan dan kemudahan akses bagi pemohon.

“RDP menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan sekaligus menjadi wadah mendorong pemerintah daerah memperbaiki pelayanannya kepada publik,” pungkasnya.

 

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA