PortalRepublik.id, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menunjukkan kemandirian tinggi dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).Hingga Januari 2026, mayoritas peserta PBPU di Kota Balikpapan ditanggung oleh pemerintah kota, dengan porsi bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi yang terendah dibanding daerah lain di Kaltim.
Berdasarkan data terbaru, dari total 209.805 peserta PBPU, sebanyak 205.680 jiwa atau sekitar 98,03 persen dibiayai oleh Pemkot Balikpapan. Sementara itu, hanya 4.125 jiwa atau 1,97 persen yang masih ditanggung oleh pemerintah provinsi.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
“Balikpapan sejak awal berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi warga. Karena itu, porsi pembiayaan dari kota memang lebih besar, sehingga ketergantungan pada provinsi sangat kecil,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Rahmad menilai, langkah Balikpapan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan Timur dalam memperkuat pembiayaan jaminan kesehatan.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan alokasi anggaran di sektor kesehatan, khususnya dalam pembiayaan peserta PBPU.
“Kalau daerah mampu, sebaiknya pembiayaan PBPU bisa lebih banyak ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu, cakupan layanan bisa lebih maksimal dan tidak terlalu bergantung pada bantuan provinsi,” katanya.
Menurutnya, penguatan pembiayaan di tingkat daerah juga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan, mulai dari akurasi pendataan peserta hingga kemudahan akses ke fasilitas kesehatan.
Disparitas Antar Daerah Masih Tinggi
Sementara itu, data Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menunjukkan adanya kesenjangan cukup besar antar daerah dalam pembiayaan JKN oleh pemerintah provinsi.
Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan porsi pembiayaan provinsi tertinggi, yakni mencapai 33,41 persen. Disusul Kutai Timur sebesar 28,22 persen, Berau 13,47 persen, dan Kutai Kartanegara sekitar 8 persen.
Penataan Pembiayaan Lebih Proporsional
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa kebijakan rasionalisasi pembiayaan difokuskan pada segmen masyarakat ekonomi menengah yang dinilai sudah mampu mandiri.
“Yang kita alihkan adalah segmen menengah yang sebenarnya sudah bisa mandiri. Kalau untuk masyarakat miskin tetap dijamin melalui PBI,” jelasnya.
Meski dilakukan pengalihan pembiayaan, pemerintah provinsi memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal. Jika pemerintah daerah belum mampu menanggung seluruh beban, masih tersedia skema bantuan melalui program Gratispol Kesehatan.
Program tersebut diharapkan mampu menjaga cakupan Universal Health Coverage (UHC) di setiap daerah tetap di atas 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap sistem pembiayaan JKN menjadi lebih efisien, tepat sasaran, serta berkelanjutan tanpa mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.(*)
Tidak ada komentar