PortalRepublik.id, JAKARTA, – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah skema perpajakan bagi pelaku usaha. Aturan baru ini menjadi sorotan karena badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) tidak lagi dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen dari omzet.
Melalui kebijakan tersebut, PT dan CV kini dikenakan tarif PPh Badan umum sebesar 22 persen dari laba bersih perusahaan.
Perubahan ini dilakukan untuk menutup celah pemanfaatan tarif UMKM yang selama ini digunakan sejumlah badan usaha meski memiliki kapasitas usaha yang lebih besar.
Selain perubahan tarif, pemerintah juga mewajibkan seluruh PT dan CV untuk menyelenggarakan pembukuan, tanpa mempertimbangkan besaran omzet yang diperoleh. Kewajiban ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak badan usaha.
Tak hanya badan usaha, pekerja bebas dan pelaku ekonomi kreatif juga tidak lagi diperkenankan menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen sebagaimana yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, kelompok wajib pajak tersebut akan mengikuti ketentuan perpajakan sesuai aturan yang baru.
Di sisi lain, pemerintah memberikan kabar baik bagi para pekerja atau karyawan penerima penghasilan melalui PPh Pasal 21. Insentif pajak yang sebelumnya diberikan diperpanjang pada tahun 2026, sehingga penghasilan yang diterima pekerja menjadi lebih utuh dan daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga.
Sementara itu, tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen masih tetap berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, seperti pedagang perorangan dan usaha mikro yang dijalankan secara individu. Namun, terdapat penyesuaian dalam perhitungan omzet, yakni omzet suami dan istri kini dihitung secara gabungan dalam menentukan batasan yang berlaku.
Pemerintah mengimbau para pelaku usaha untuk memahami ketentuan terbaru tersebut agar dapat menyesuaikan administrasi dan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku. (**)
Tidak ada komentar