Teks Poto: Polda Kalimantan Timur mengungkap perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
PortalRepublik.id, Balikpapan, – Setelah melalui proses panjang, Polda Kalimantan Timur akhirnya mengungkap perkembangan signifikan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur, pihak kepolisian menjelaskan bahwa perkara tersebut kini telah memasuki tahap penyidikan aktif berdasarkan sejumlah laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang diterbitkan sejak 2025 hingga 2026.
Program pelatihan kerja yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kompetensi tenaga kerja justru diduga menjadi ladang penyimpangan anggaran. Total dana yang dialokasikan melalui APBD mencapai Rp.25,74 miliar, dengan rincian Rp12,84 miliar pada tahun 2023 dan Rp12,89 miliar pada 2024.
Dalam proses penyidikan, polisi menetapkan dua tersangka, yakni SN yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan YL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Keduanya diduga memiliki peran sentral dalam praktik penyimpangan tersebut.
“Saat ini betul tersangka ada di Lapas, sehingga tidak bisa dihadirkan hari ini karena sedang menjalani perkara korupsi lainnya,’ ujar Ditreskrimsus Polda Kaltim, Kombes Pol.Bambang Yugo Pamungkas didampingi Kabid Humas Kombes Pol Yulianto dan Kasubdit Tipikor, AKBP Kadek Adi Budi Astawa, di Aula Gedung Mahakam Mako Polda Kaltim, Kamis (23/4/26).
Tak hanya itu, penyidik juga menyita uang tunai senilai Rp1,03 miliar dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari instruktur pelatihan, staf internal BLKI, hingga perusahaan yang menjadi rekanan kegiatan. Sejumlah dokumen penting turut diamankan, termasuk kontrak kerja sama, rekening koran, tanda terima, serta dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
Hasil penyidikan mengungkap adanya pola sistematis dalam pelaksanaan kegiatan. Pada awal 2023, tersangka SN menggelar rapat dengan para instruktur dan pihak terkait untuk membahas pengadaan bahan pelatihan. Dalam praktiknya, pengadaan yang semestinya dilakukan melalui mekanisme resmi justru dialihkan kepada instruktur secara langsung.
Instruktur diminta menyediakan bahan pelatihan terlebih dahulu, kemudian mengajukan penggantian dana kepada pihak pengelola. Di sisi lain, untuk memenuhi aspek administratif, tersangka YL diminta mencari perusahaan yang dapat “dipinjam benderanya”.
Perusahaan-perusahaan tersebut tidak benar-benar menjalankan pekerjaan, melainkan hanya digunakan sebagai formalitas dengan imbalan fee sekitar 5 persen dari nilai kontrak. Praktik ini berlangsung dalam berbagai komponen belanja, mulai dari pengadaan bahan, konsumsi, alat tulis, hingga honorarium.
Pada tahun 2024, pola yang sama kembali digunakan. Bahkan, dalam pengadaan sertifikasi, seluruh kegiatan dikontrakkan kepada PT KI yang diketahui tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia jasa sertifikasi. Faktanya, pelaksanaan sertifikasi justru dilakukan oleh tujuh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), sementara PT KI hanya berfungsi sebagai perantara aliran dana.
Selain modus pengadaan yang menyimpang, penyidik menemukan sejumlah pelanggaran lain yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga di-mark-up tanpa survei harga pasar, penggunaan akun pejabat pengadaan secara tidak sah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai fakta.
Bahkan, dokumen SPJ yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya tetap ditandatangani dan diverifikasi oleh para tersangka sebagai bagian dari proses pencairan anggaran.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Timur, total kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp.8,92 miliar. Angka ini mencerminkan besarnya dampak penyimpangan terhadap keuangan daerah yang seharusnya digunakan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Mereka terancam hukuman penjara minimal satu tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup, serta denda hingga miliaran rupiah.
Polda Kaltim menegaskan bahwa penyidikan kasus ini belum berhenti. Pengembangan terus dilakukan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari unsur perusahaan maupun pihak internal yang turut menikmati aliran dana.(**mn)
Tidak ada komentar