Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Anti Korupsi Nasional (Jakornas) Kalimantan Timur, Syaiful Bachri
PortalRepublik.id, Samarinda, – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Anti Korupsi Nasional (Jakornas) Kalimantan Timur, Syaiful Bachri, menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur yang baru, Dr. Chatarina Muliana Girsang, SH, SE, MH, yang mendapat penugasan di Provinsi Kalimantan Timur.
Ucapan tersebut disampaikan Syaiful Bachri mewakili seluruh jajaran pengurus Jakornas Kaltim. Ia berharap kehadiran pimpinan baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat membawa semangat baru dalam memperkuat penegakan hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Menurut Syaiful, pergantian kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kaltim menjadi momentum penting untuk melanjutkan berbagai agenda penegakan hukum yang selama ini telah berjalan. Terlebih, tantangan penegakan hukum di daerah membutuhkan komitmen, ketegasan, serta integritas seluruh aparat penegak hukum.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berkeadilan tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penanganan perkara.
“Kami mengucapkan selamat bertugas kepada Ibu Kajati Kalimantan Timur, Dr. Chatarina Muliana Girsang. Kami berharap di bawah kepemimpinan beliau, penegakan hukum di Kalimantan Timur dapat terus berjalan maksimal, profesional, dan berkeadilan tanpa pandang bulu,” ujar Syaiful, Selasa (4/11/26) .
Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan bahwa hubungan kemitraan antara organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi dengan aparat penegak hukum merupakan hal penting untuk dibangun.
Menurutnya, Jakornas sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap persoalan antikorupsi dan kepentingan masyarakat, memandang perlu adanya komunikasi serta sinergi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Ia berharap ke depan Jakornas Kaltim dapat menjalin kolaborasi dengan Kajati beserta jajaran Kejati Kaltim, khususnya dalam mendukung upaya pengawasan terhadap persoalan hukum, memberikan edukasi hukum, serta membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan terkait persoalan hukum.
Syaiful juga menilai bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan juga diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Karena itu, ia berharap ruang komunikasi antara masyarakat, organisasi antikorupsi, dan institusi penegak hukum dapat terus terbuka. Dengan demikian, berbagai informasi maupun laporan mengenai dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat disampaikan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai ketentuan hukum.
“Harapan kami, Jakornas dan Kejati Kaltim ke depan bisa membangun komunikasi serta kolaborasi yang baik. Bukan hanya dalam persoalan penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Syaiful menekankan bahwa penegakan hukum juga harus tetap mengedepankan asas kemanusiaan. Ketegasan dalam menindak setiap pelanggaran hukum, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta prinsip keadilan.
Ia berharap kepemimpinan Chatarina Muliana Girsang mampu menjaga keseimbangan tersebut sehingga penegakan hukum di Kalimantan Timur tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.
“Harapan besar kami ada pada kepemimpinan Kajati yang baru. Semoga penegakan hukum di Kalimantan Timur semakin baik, berjalan maksimal, mengedepankan keadilan, serta tetap memperhatikan asas kemanusiaan,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Syaiful Bachri kembali menyampaikan selamat bertugas kepada Chatarina Muliana Girsang. Ia berharap seluruh agenda penegakan hukum di Kalimantan Timur dapat berjalan sebagaimana harapan masyarakat, dengan dukungan dan sinergi seluruh elemen yang memiliki komitmen terhadap keadilan dan pemberantasan korupsi.(tim)
Tidak ada komentar