Tunggakan PBB Pertamina Dikabarkan Capai Rp123 Miliar, LMAKB Minta Pemkot Balikpapan Beri Penjelasan

waktu baca 4 menit
Rabu, 7 Okt 2026 06:25 45 MN

Ketua DPD Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu (LMAKB), Ahmad Betawi.

 

PortalRepublik.id, Balikpapan, – Kabar mengenai dugaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT Pertamina RU V Balikpapan yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp123 miliar menjadi perhatian publik. Hingga batas waktu yang disebut telah ditentukan pada akhir September 2026, persoalan tersebut dikabarkan belum juga terselesaikan.

Kondisi itu mendapat sorotan dari Ketua DPD Laskar Mandau Adat Kalimantan Bersatu (LMAKB), Ahmad Betawi. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai informasi tersebut.

Menurut Betawi, apabila informasi mengenai tunggakan PBB dengan nilai sekitar Rp123 miliar tersebut benar, maka persoalan itu perlu segera ditelusuri secara menyeluruh. Bukan hanya dari sisi perusahaan sebagai wajib pajak, tetapi juga dari sisi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penagihan pajak.

“Kalau memang benar menunggak dengan nilai sebesar itu, tentu harus dipertanyakan. Ada apa sampai tunggakan bisa berlangsung cukup lama dan nilainya mencapai angka sebesar itu,” kata Ahmad Betawi, Rabu (7/10/26)

Ia menilai, pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan memiliki peran penting dalam memastikan kewajiban pajak daerah berjalan sebagaimana mestinya.

Betawi mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan dan penagihan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap perusahaan yang memiliki kewajiban PBB dalam jumlah besar.

Menurutnya, pemerintah semestinya memiliki sistem pengawasan yang dapat mendeteksi apabila terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, terlebih jika tunggakan tersebut berlangsung dalam waktu cukup panjang.

“Semestinya pemerintah dalam hal ini memiliki data dan pengawasan. Kalau ada perusahaan yang menunggak berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tentu harus ada langkah penagihan, teguran atau tindakan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Betawi juga meminta agar persoalan tersebut tidak dipandang sebelah mata karena menyangkut penerimaan daerah. PBB, kata dia, merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat menunjang pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Balikpapan.

Ia kemudian membandingkan perlakuan terhadap wajib pajak masyarakat kecil dengan perusahaan besar. Menurutnya, masyarakat pada umumnya akan mendapatkan teguran apabila terlambat memenuhi kewajiban pajaknya.

“Jangan kalau masyarakat kecil saja yang selalu dikejar kalau telat bayar pajak. Sementara kalau perusahaan besar ada tunggakan dalam jumlah besar justru terkesan dibiarkan. Kan lucu kalau seperti itu,” tegas Betawi.

Namun demikian, Betawi menekankan bahwa informasi mengenai besaran tunggakan tersebut perlu diklarifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Ia meminta Pemkot Balikpapan dan pihak Pertamina memberikan penjelasan mengenai status kewajiban PBB yang dimaksud, termasuk nilai tunggakan, periode pajak, serta langkah penyelesaian yang telah dilakukan.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Ini harus jelas. Kalau memang ada tunggakan, berapa sebenarnya nilainya, sejak kapan, dan apa penyebabnya. Kalau sudah dibayar, sampaikan juga kepada publik. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi sepihak,” katanya.

Betawi mengatakan LMAKB berencana melakukan konfirmasi langsung kepada Pemkot Balikpapan maupun pihak Pertamina apabila persoalan tersebut belum mendapatkan kejelasan.

Ia menilai persoalan pajak daerah bukan sekadar persoalan antara pemerintah dan perusahaan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sebab, penerimaan pajak daerah pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

“PBB itu untuk pembangunan kota. Karena itu, kalau memang ada persoalan pembayaran yang belum selesai, harus ada penjelasan. Ada apa sebenarnya sampai persoalan ini belum tuntas?” ujarnya.

Betawi berharap Pemkot Balikpapan dapat segera memberikan klarifikasi mengenai informasi tersebut sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menimbulkan prasangka.

Ia juga meminta agar seluruh proses penagihan maupun penyelesaian kewajiban pajak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perlakuan yang adil terhadap seluruh wajib pajak.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan tunggakan PBB sekitar Rp123 miliar tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari Pemkot Balikpapan melalui BPPDRD serta pihak PT Pertamina RU V Balikpapan. Konfirmasi tersebut penting untuk memastikan kebenaran nilai tunggakan, periode kewajiban pajak, serta status penyelesaiannya. (mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA