Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan rapat koordinasi di Kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Rabu (6/5/2026) pagi.
PortalRepublik.id, Balikpapan, — Jajaran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan rapat koordinasi di Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Rabu (6/5/2026) pagi. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan program Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta evaluasi realisasi anggaran pemerintah provinsi di daerah, khususnya di Kota Balikpapan.
Rombongan DPRD Kaltim yang hadir dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, Nurhadi Saputra, bersama sejumlah anggota komisi. Turut hadir pula Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, beserta jajaran dari komisi yang dipimpinnya.
Kehadiran para legislator dari tingkat provinsi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, terutama dalam hal perencanaan regulasi daerah serta pelaksanaan program pembangunan yang didukung oleh anggaran provinsi.
Dalam keterangannya, H. Baba menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung perkembangan pelaksanaan program Bapemperda di Balikpapan. Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan bahwa realisasi anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim berjalan sesuai dengan rencana.
“Kami ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan, termasuk realisasi anggaran yang telah disalurkan. Selain itu, penting bagi kami untuk mengetahui rencana prioritas pembangunan yang ada di Balikpapan agar dapat diselaraskan dengan program di tingkat provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi antara program provinsi dan daerah menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, tanpa koordinasi yang baik, program yang dirancang berpotensi tidak berjalan optimal.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, turut menyoroti persoalan realisasi dana transfer daerah yang hingga saat ini menjadi perhatian. Ia menyebutkan bahwa sejumlah program bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi sangat bergantung pada kesiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Kami juga menanyakan terkait realisasi dana transfer ke daerah. Karena beberapa kegiatan bantuan keuangan dari provinsi sangat bergantung pada koordinasi yang baik dengan pemerintah kota,” jelasnya.
Menurut Nurhadi, keterlambatan atau belum terealisasinya dana transfer dapat berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang intensif antara kedua belah pihak agar hambatan yang ada dapat segera diatasi.
Rombongan DPRD Kaltim dalam kesempatan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum DPRD Balikpapan, Dharmawaty, S.Pt, bersama jajaran sekretariat. Ia menjelaskan bahwa saat ini seluruh anggota DPRD Balikpapan sedang melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai daerah di luar kota, sehingga tidak dapat hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
Meski demikian, Dharmawaty tetap memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh DPRD Kaltim, termasuk terkait kondisi realisasi dana transfer daerah. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kota Balikpapan belum menerima dana transfer dari pemerintah provinsi.
“Untuk dana transfer daerah, sampai saat ini memang belum diterima oleh Balikpapan. Sehingga untuk bantuan keuangan dari provinsi masih dalam tahap menunggu,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi DPRD Kaltim, mengingat dana transfer merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah. Keterlambatan penyaluran dana berpotensi menghambat realisasi kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Selain membahas realisasi anggaran, pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi terkait arah kebijakan pembangunan di Kota Balikpapan. DPRD Kaltim ingin memastikan bahwa prioritas pembangunan di daerah sejalan dengan visi dan misi pembangunan di tingkat provinsi.
Sinkronisasi ini dinilai penting, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran serta memastikan program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya keselarasan program, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun pemborosan anggaran.
Umtuk itu, DPRD Kaltim menyampaikan harapannya agar koordinasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Balikpapan dapat terus ditingkatkan. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan berkelanjutan guna memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
DPRD Kaltim juga berharap agar prioritas program yang telah disusun di tingkat provinsi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan perencanaan di tingkat kota. Dengan demikian, bantuan keuangan dari provinsi serta program pembangunan daerah dapat terealisasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(mn)
Tidak ada komentar