Kapolri Perintahkan Berantas Calo dan Pungli Rekrutmen Tenaga Kerja, Call Center 110 Dibuka untuk Aduan

waktu baca 2 menit
Kamis, 12 Nov 2026 02:56 25 01

Portalrepublik.id, BANDUNG – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya di kawasan industri.

Instruksi tersebut disampaikan saat peluncuran program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta unsur Forkopimda Jawa Barat, Kapolri secara khusus memerintahkan Kabareskrim dan seluruh Kapolda untuk melakukan penegakan hukum terhadap oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.

“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Suyudi.

Kapolri menyoroti praktik percaloan yang diduga beroperasi di sekitar kawasan industri, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum internal perusahaan. Modus tersebut dinilai merugikan pencari kerja karena membebani mereka dengan biaya ilegal untuk mendapatkan kesempatan bekerja.

Selain merugikan masyarakat, praktik percaloan dan pungli juga berpotensi mengganggu iklim investasi serta mencederai kepastian hukum dalam proses perekrutan tenaga kerja.

Sebagai langkah penanganan, Polri menyiapkan sejumlah saluran pengaduan dan pengawasan. Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik percaloan maupun pungli dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Polri 110.

Polri juga akan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan untuk mencegah praktik ilegal dalam proses penerimaan tenaga kerja.

Kapolri menegaskan, program Poliran tidak dimaksudkan mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha. Sebaliknya, Poliran diposisikan sebagai fasilitator dan wadah kolaborasi lintas sektor untuk mempertemukan pencari kerja dengan pihak penyedia dan penyalur tenaga kerja secara transparan.

“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegasnya.

Melalui program Poliran, Polri berharap proses rekrutmen tenaga kerja dapat berlangsung lebih transparan dan bebas dari praktik pungutan ilegal. Penindakan terhadap calo juga diharapkan memberi perlindungan kepada pencari kerja agar memperoleh kesempatan bekerja tanpa harus membayar pihak-pihak yang tidak berwenang.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA