Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Anti Korupsi Nasional (DPW Jakornas) Kalimantan Timur melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, Senin (9/11/2026).
PortalRepublik.id, BALIKPAPAN, – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Anti Korupsi Nasional (DPW Jakornas) Kalimantan Timur melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Jakornas untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat sekaligus membahas sejumlah persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang masih membutuhkan perhatian Pemerintah Kota Balikpapan.
Audiensi yang dipimpin langsung Ketua DPW Jakornas Kaltim, Syaiful Bachri atau yang akrab disapa Andre, berlangsung dengan melibatkan sejumlah jajaran pengurus dan anggota organisasi tersebut. Dalam pertemuan itu, berbagai perkembangan pembangunan Kota Balikpapan menjadi pembahasan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program pemerintah.
Kehadiran Jakornas disambut baik oleh Sekdakot Balikpapan, Agus Budi Prasetyo. Pertemuan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarlembaga, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara organisasi masyarakat dengan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Agus menyampaikan harapannya agar Jakornas dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Balikpapan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan, masukan, serta partisipasi berbagai elemen masyarakat agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai harapan.
Peran organisasi masyarakat, termasuk lembaga yang bergerak dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi, dinilai dapat memberikan kontribusi melalui penyampaian aspirasi, kritik konstruktif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
Agus berharap komunikasi yang terbangun melalui audiensi tersebut dapat terus berlanjut. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat disampaikan melalui jalur komunikasi yang baik dan dicarikan solusi bersama.
Sementara itu, Ketua DPW Jakornas Kaltim, Syaiful Bachri alias Andre, memanfaatkan kesempatan audiensi tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi keluhan masyarakat Balikpapan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah pelayanan air bersih yang dinilai belum merata di seluruh kawasan permukiman.
Menurut Andre, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Sebab, ketersediaan air bersih berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, hingga saat ini masih terdapat kawasan permukiman yang belum mendapatkan pelayanan air bersih secara optimal. Bahkan, sebagian warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun perusahaan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan air minum.
“Persoalan air bersih ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, sementara pembangunan kota terus berjalan,” ujar Andre.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur berskala besar, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat di lingkungan permukiman dapat terpenuhi secara bertahap dan merata.
Menurutnya, pemerataan pelayanan air bersih harus menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemegahan fasilitas kota, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan tersebut.
Selain persoalan air bersih, Jakornas juga memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat dari kalangan ekonomi kurang mampu.
Andre menilai pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun status sosial.
Ia meminta agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Balikpapan memberikan pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan tidak mempersulit masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan medis.
Menurutnya, masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan pada umumnya sedang menghadapi persoalan kesehatan yang membutuhkan penanganan. Karena itu, jangan sampai persoalan administrasi maupun kendala lainnya justru menjadi hambatan bagi warga untuk memperoleh pelayanan.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang sedang sakit justru dipersulit ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah harus memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan yang layak,” tegasnya.
Jakornas berharap pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan, termasuk memastikan program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Andre juga menekankan bahwa pelayanan publik harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Pemerintah dan seluruh instansi terkait diharapkan hadir memberikan solusi, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan dalam audiensi tersebut adalah panjangnya antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Balikpapan.
Andre mengungkapkan, antrean panjang yang terjadi selama ini menjadi keluhan masyarakat. Tidak sedikit warga yang harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat BBM merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama bagi pengendara kendaraan pribadi, pekerja, pelaku usaha kecil, hingga sektor transportasi.
Menurut Andre, Balikpapan selama ini dikenal luas sebagai kota minyak. Namun, di tengah identitas tersebut, masyarakat justru masih menghadapi persoalan antrean panjang ketika hendak mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kasihan masyarakat yang harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM subsidi. Waktu mereka banyak terbuang, padahal BBM tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya Pertamina dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengaturan distribusi BBM bersubsidi.
Jakornas juga meminta agar kebutuhan kuota BBM bersubsidi di Balikpapan terus dievaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, maka penambahan kuota perlu diperjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.
Namun demikian, Andre menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah kuota, tetapi juga perlu dilihat dari aspek distribusi dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Distribusi harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran sehingga masyarakat yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM bersubsidi tanpa harus menghadapi antrean yang berlebihan.
Lebih jauh, Andre menegaskan bahwa audiensi dengan Sekdakot Balikpapan merupakan bagian dari komitmen Jakornas untuk ikut berkontribusi dalam mengawal pembangunan daerah.
Sebagai organisasi yang membawa semangat antikorupsi, Jakornas memandang pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Pengawasan tersebut diperlukan agar setiap program yang menggunakan anggaran negara maupun daerah dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau banyaknya program yang dilaksanakan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Jakornas berharap pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dan menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kritik yang disampaikan melalui organisasi kemasyarakatan.
Andre juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi mitra kritis pemerintah. Artinya, Jakornas mendukung program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus akan menyampaikan catatan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan maupun pelayanan publik.
“Kami ingin pembangunan Kota Balikpapan berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami siap mendukung program pemerintah, tetapi pengawasan juga harus tetap berjalan. Jika ada persoalan di lapangan, tentu akan kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah,” ujarnya.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara DPW Jakornas Kaltim dengan Pemerintah Kota Balikpapan.
Sejumlah persoalan yang disampaikan, mulai dari pemerataan air bersih, kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, hingga antrean panjang BBM bersubsidi, merupakan isu pelayanan publik yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas instansi.
Jakornas berharap pemerintah dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada organisasi perangkat daerah maupun pihak terkait sesuai kewenangannya.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan ruang untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga mengharapkan adanya tindak lanjut dan penyelesaian terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Bagi Jakornas, keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan harus tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta distribusi BBM bersubsidi yang lancar merupakan bagian dari kebutuhan nyata warga yang tidak boleh diabaikan.
Melalui audiensi tersebut, Andre berharap terbangun komunikasi yang berkelanjutan antara Jakornas dan pemerintah daerah. Dengan demikian, organisasi masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi warga.
“Harapan kami, apa yang telah disampaikan dalam audiensi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Jangan hanya menjadi pembahasan dalam pertemuan, tetapi perlu ada tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi. Tujuan kita sama, bagaimana masyarakat Balikpapan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” pungkas Andre.
Pertemuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Sinergi, keterbukaan, dan pengawasan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pembangunan Kota Balikpapan agar semakin berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(mn)
Tidak ada komentar