PortalRepublik.id, BALIKPAPAN, — Kondisi perekonomian masyarakat di Kota Balikpapan menjadi perhatian National Corruption Watch (NCW) Pusat. Organisasi tersebut menilai berbagai persoalan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Sejumlah persoalan yang menjadi keluhan masyarakat antara lain sulitnya mendapatkan BBM, antrean panjang di sejumlah SPBU, kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga kesulitan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses permodalan.
NCW menilai berbagai persoalan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah. Kondisi ekonomi masyarakat, menurut organisasi tersebut, sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Ketua NCW Pusat, Munawar HSD, mengatakan pihaknya merasa prihatin melihat kondisi masyarakat di Kota Balikpapan yang dinilai semakin menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut Munawar, keluhan masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini cukup banyak. Hal tersebut, kata dia, menjadi salah satu pertimbangan NCW untuk mengambil sikap dan menyampaikan masukan kepada pemerintah.
“NCW sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di Kota Balikpapan yang semakin sulit,” ujar Munawar dalam keterangannya kepada media, Sabtu (8/8/26).
Ia mencontohkan persoalan antrean BBM yang masih menjadi salah satu masalah yang dirasakan masyarakat. Antrean kendaraan di SPBU disebut dapat mengular hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga minyak dinilai turut memberikan dampak terhadap harga barang yang diterima masyarakat.
Kondisi tersebut pada akhirnya membuat daya beli masyarakat ikut tertekan. Masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara pendapatan sebagian masyarakat belum tentu mengalami peningkatan.
“Persoalan harga kebutuhan pokok juga harus menjadi perhatian. Ketika harga minyak dan biaya distribusi meningkat, dampaknya bisa dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang,” kata Munawar.
Selain persoalan BBM dan harga kebutuhan pokok, NCW juga menyoroti masalah lapangan pekerjaan di Balikpapan.
Munawar mengatakan masyarakat kini menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, sejumlah perusahaan lokal juga disebut mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan usahanya, bahkan terdapat perusahaan yang menghadapi kondisi pailit.
Menurutnya, kondisi dunia usaha memiliki hubungan langsung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Jika perusahaan mengalami tekanan dan tidak mampu mempertahankan kegiatan usahanya, maka peluang kerja bagi masyarakat juga akan semakin terbatas.
Karena itu, NCW mendorong pemerintah untuk memperhatikan kondisi dunia usaha lokal sekaligus menciptakan iklim usaha yang dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk berkembang.
Tidak hanya perusahaan besar, sektor UMKM juga menjadi perhatian NCW. Pelaku UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam mendapatkan modal usaha.
NCW menilai akses pembiayaan dari perbankan masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku UMKM. Persyaratan agunan serta proses pengajuan pinjaman yang dianggap cukup rumit disebut menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.
Padahal, menurut NCW, UMKM memiliki potensi besar untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mendorong kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan.
Di tengah berbagai persoalan ekonomi tersebut, kebijakan pemerintah pusat juga menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
NCW menyebut adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan efektivitas serta ketepatan sasaran program tersebut. Sebagian masyarakat menilai manfaat program belum dirasakan secara merata.
Namun, NCW menilai persoalan tersebut perlu dibahas secara terbuka dan berdasarkan data agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan program telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
Munawar mengatakan pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap berbagai program yang berjalan. Evaluasi tersebut penting dilakukan agar anggaran dan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menurut dia, kebijakan publik seharusnya disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan, termasuk kelompok masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan tersebut, NCW Pusat berencana menggelar kegiatan talkshow dalam waktu dekat.
Kegiatan tersebut akan menjadi forum untuk membahas berbagai persoalan ekonomi yang saat ini terjadi, khususnya yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
NCW berencana menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Perekonomian, serta pakar ekonomi.
Melalui kegiatan tersebut, NCW berharap dapat menghadirkan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
Menurut Munawar, forum tersebut juga diharapkan dapat menjadi sarana menyampaikan masukan kepada para pengambil kebijakan.
Ia menegaskan bahwa NCW tidak hanya ingin menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong adanya perbaikan kebijakan yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang memang perlu diperbaiki,” ujarnya.
NCW berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut NCW, persoalan antrean BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, hingga akses permodalan UMKM membutuhkan penanganan yang terintegrasi.
Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Balikpapan sebagai salah satu kota penting di Kalimantan Timur memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Karena itu, stabilitas ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang perlu dijaga.
NCW berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
Organisasi tersebut optimistis berbagai persoalan ekonomi yang saat ini dihadapi masyarakat masih dapat diatasi apabila pemerintah melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, memperbaiki program yang dinilai belum efektif, serta memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya keterlibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pihak terkait, NCW berharap kondisi perekonomian masyarakat Balikpapan dapat kembali membaik dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin terbuka.(tim)
Tidak ada komentar