Gardasikat Balikpapan Desak Pemkot Kembalikan Alat Pom Mini yang Disita Satpol PP

waktu baca 4 menit
Kamis, 30 Jul 2026 03:40 93 MN

PortalRepublik.id, Balikpapan, – Penertiban terhadap pedagang pom mini atau penjual bensin eceran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan beberapa bulan lalu kembali menjadi sorotan. Sejumlah pedagang mengaku kecewa lantaran alat usaha mereka disita, padahal sebelumnya telah ada kesepakatan antara perwakilan pedagang dengan pemerintah mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tetap dapat menjalankan usahanya.

Permasalahan tersebut mendapat perhatian dari organisasi masyarakat Pergerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gardasikat) Balikpapan. Melalui Sekretaris Jenderalnya, Agus Feriansyah, organisasi tersebut meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan solusi yang berpihak kepada masyarakat kecil, termasuk mengembalikan alat pom mini yang telah disita.

Sebelumnya, perwakilan pedagang pom mini telah melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Satpol PP, dinas yang membidangi perizinan, serta difasilitasi oleh Asisten I Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pedagang masih diperbolehkan menjalankan usahanya dengan memenuhi beberapa komitmen yang telah ditetapkan pemerintah.

Komitmen tersebut meliputi penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran, tidak membuka usaha di kawasan jalur protokol, serta melengkapi legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Kesepakatan itu menjadi dasar bagi para pedagang untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya.

Namun, di lapangan para pedagang mengaku tetap menjadi sasaran penertiban. Mereka menilai tindakan penyitaan yang dilakukan Satpol PP tidak sejalan dengan hasil kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai. Bahkan, menurut informasi yang diterima para pedagang, alat pom mini yang disita akan dimusnahkan berdasarkan hasil sidang di kejaksaan.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Gardasikat Balikpapan, Agus Feriansyah atau yang akrab disapa Acay, menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari usaha penjualan bensin eceran.

Ia menilai penyitaan hingga rencana pemusnahan alat pom mini akan semakin membebani para pedagang yang selama ini hanya berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agus berharap pemerintah dapat mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan tindakan represif.

Permasalahan tersebut kemudian dibahas dalam audiensi yang digelar di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pada Rabu (29/7/2026) pagi. Pertemuan dipimpin oleh Asisten II Pemerintah Kota Balikpapan dan dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat resmi yang sebelumnya disampaikan Gardasikat Balikpapan kepada Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud. Namun karena wali kota sedang melaksanakan tugas di luar daerah, pembahasan aspirasi masyarakat diwakilkan kepada Asisten II bersama jajaran pemerintah kota.

Dalam pertemuan tersebut, Gardasikat Balikpapan menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, khususnya para pedagang pom mini yang terdampak penertiban. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan penyitaan alat usaha dan memberikan kepastian hukum bagi pedagang yang telah memenuhi persyaratan sesuai hasil kesepakatan sebelumnya.

Pihak Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Selain menyampaikan masukan tersebut kepada pimpinan daerah, pemerintah juga mengungkapkan tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan menjadi dasar pengaturan usaha pom mini atau penjualan bensin eceran di Kota Balikpapan.

Kebijakan baru tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan persepsi antara pedagang dan aparat penegak peraturan daerah dalam pelaksanaan penertiban.

Agus Feriansyah berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata dengan mengembalikan alat pom mini milik pedagang yang telah disita. Menurutnya, sebagian besar pedagang telah berupaya memenuhi seluruh komitmen yang diminta pemerintah sehingga sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan untuk kembali menjalankan usahanya.

Ia juga berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam mengambil kebijakan yang menyangkut masyarakat kecil. Baginya, usaha pom mini bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga. Karena itu, solusi yang mengedepankan pembinaan dan penataan dinilai akan jauh lebih efektif dibandingkan penyitaan maupun pemusnahan alat usaha.

Melalui dialog yang telah dibangun antara pemerintah dan masyarakat, Gardasikat Balikpapan berharap lahir kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban tetap terjaga, sementara masyarakat kecil tetap memiliki kesempatan untuk mencari nafkah secara layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA