Ritel Modern Kian Tak Terkendali, Gardasikat Minta Pemkot Lindungi Pedagang Kecil

waktu baca 4 menit
Selasa, 19 Mei 2026 06:30 106 MN

Ketua DPC Gardasikat Balikpapan, Zulkifli, didampingi pengurus kota Agus Feriansyah, serta Humas DPC Gardasikat Balikpapan, Sarifudin, audiensi bersama kepala dinas perdaganga Balikpapan, Haemusri Umar dan Sekretaris Disdag Balikpapan, Syafaruddin, Selasa (19/5/26)

 

PortalRepublik.id, Balikpapan, — Maraknya pertumbuhan toko modern di Kota Balikpapan mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pergerakan Pemuda Suku Asli Kalimantan (Gardasikat) Balikpapan. Organisasi masyarakat daerah tersebut menilai perkembangan toko modern yang semakin pesat berpotensi menggeser keberadaan pedagang kecil dan pelaku UMKM lokal jika tidak diatur secara ketat oleh pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan saat jajaran pengurus DPC Gardasikat Balikpapan melakukan koordinasi dan audiensi dengan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Selasa (19/5/2026) pagi. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempertanyakan sekaligus memperjelas regulasi mengenai keberadaan toko modern di Balikpapan, termasuk dampak dan manfaatnya terhadap masyarakat lokal.

Dalam pertemuan itu, rombongan DPC Gardasikat Balikpapan dipimpin langsung Ketua DPC Gardasikat Balikpapan, Zulkifli, didampingi pengurus kota Agus Feriansyah atau yang akrab disapa Acay, serta Humas DPC Gardasikat Balikpapan, Sarifudin.

Kedatangan mereka disambut langsung Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, bersama Sekretaris Dinas Perdagangan, Syafaruddin.

Dalam audiensi tersebut, Gardasikat secara khusus menyoroti keberadaan jaringan toko modern seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan sejumlah jaringan ritel modern lainnya yang dinilai terus bertambah di berbagai wilayah Kota Balikpapan.

Menurut Agus Feriansyah, pemerintah daerah perlu segera menghadirkan regulasi khusus yang mengatur pertumbuhan toko modern agar tidak berdampak buruk terhadap usaha masyarakat kecil.

Ia menilai saat ini proses perizinan usaha toko modern menjadi terlalu mudah sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem tersebut, pelaku usaha dinilai cukup mengurus perizinan secara administratif dan dapat langsung menjalankan usaha tanpa pengawasan yang ketat terkait dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

“Sekarang toko modern berkembang sangat cepat. Cukup melalui perizinan OSS mereka sudah bisa beroperasi. Padahal harus ada pengaturan yang jelas agar keberadaan warung kecil dan pedagang lokal tetap terlindungi,” ujarnya.

Acay menegaskan bahwa keberadaan toko modern memang tidak dapat dihindari sebagai bagian dari perkembangan dunia usaha dan investasi daerah. Namun menurutnya, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan usaha tersebut tidak mematikan ekonomi masyarakat kecil.

Ia mengatakan banyak pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha warung tradisional harus bersaing secara langsung dengan toko modern yang memiliki modal besar, jaringan distribusi luas, dan sistem usaha yang jauh lebih kuat.

“Kami bukan menolak investasi atau usaha toko modern, tetapi harus ada keseimbangan. Pedagang kecil jangan sampai tersingkir secara perlahan karena mereka juga bagian dari ekonomi masyarakat Balikpapan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Gardasikat Balikpapan, Zulkifli, menambahkan bahwa aturan mengenai pengaturan jarak pendirian toko modern maupun pembatasan kawasan usaha kini dinilai sudah tidak berjalan efektif.

Menurutnya, toko modern kini dapat berdiri hampir di seluruh kawasan permukiman tanpa mempertimbangkan kondisi usaha masyarakat sekitar.

Ia juga menyoroti minimnya pelibatan UMKM lokal dalam aktivitas usaha toko modern. Padahal sebelumnya terdapat aturan yang mendorong jaringan ritel modern untuk menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM daerah melalui penyediaan ruang bagi produk-produk lokal.

“Dulu ada aturan bahwa toko modern wajib memenuhi komitmen bermitra dengan UMKM lokal dan menyediakan tempat produk masyarakat daerah. Namun sekarang implementasinya hampir tidak terlihat lagi,” ujarnya.

Karena itu, Gardasikat meminta Pemerintah Kota Balikpapan segera membuat regulasi yang lebih tegas terkait pembatasan jumlah toko modern, pengaturan lokasi usaha, hingga kewajiban pemberdayaan UMKM lokal.

Menurut Zulkifli, perhatian terhadap pelaku usaha kecil harus menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat lokal tetap memiliki ruang untuk berkembang di tengah pesatnya ekspansi usaha ritel modern.

“Kasihan pedagang kecil kalau tidak ada perlindungan. Mereka bisa kalah bersaing dan kehilangan mata pencaharian. Pemerintah harus hadir untuk melindungi warga lokal dan UMKM,” tegasnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian DPC Gardasikat terhadap kondisi perdagangan di Kota Balikpapan.

Menurutnya, masukan dari masyarakat dan organisasi daerah menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya terkait penataan usaha toko modern.

Haemusri mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap keberadaan toko modern dengan memanggil sejumlah perwakilan pelaku usaha ritel modern di Balikpapan belum lama ini.

Ia mengakui bahwa sejak diterapkannya sistem OSS, proses perizinan usaha memang menjadi lebih terbuka dan cepat. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk memastikan pertumbuhan usaha tersebut tidak merugikan masyarakat kecil.

“Kami sudah memberikan masukan kepada Wali Kota Balikpapan terkait regulasi dan mekanisme yang harus dipenuhi pelaku toko modern. Keberadaan pedagang kecil juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Haemusri juga menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan Kota Balikpapan saat ini telah menyusun rancangan regulasi terkait pembatasan dan pengaturan toko modern. Rancangan tersebut telah diajukan kepada Wali Kota Balikpapan untuk dibahas lebih lanjut.

Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum dalam pengendalian pertumbuhan toko modern, termasuk pengaturan zonasi, jarak pendirian usaha, hingga kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal.

“Kami tentu tidak ingin usaha masyarakat kecil mati karena keberadaan toko modern. Karena itu pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang lebih jelas agar ada keseimbangan antara investasi dan perlindungan usaha warga lokal,” pungkasnya. (mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA