Korban bersama tim penasihat hukumnya mendatangi Polda Kalimantan Timur, untuk melaporkan penanganan perkara kasus dugaan penganiayaan karena dinilai belum memenuhi rasa keadilan.
PortalRepublik.id, Balikpapan, — Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap Diono (63) yang sebelumnya diproses oleh Polsek Balikpapan Utara kini memasuki babak baru. Korban bersama tim penasihat hukumnya melaporkan penanganan perkara tersebut ke Polda Kalimantan Timur karena dinilai belum memenuhi rasa keadilan.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes atas proses hukum yang dinilai lamban dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Didampingi tim penasihat hukumnya, Diono mendatangi Markas Polda Kaltim pada Rabu (6/5/2026) dengan harapan penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih profesional dan objektif.
Tim penasihat hukum korban yang dipimpin, Dj. Hendra Winata, S.H, M.H, menyatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk memastikan hukum benar-benar berpihak pada korban. Mereka menilai, penanganan perkara di tingkat Polsek Balikpapan Utara sejauh ini belum menunjukkan progres signifikan sejak laporan pertama kali dibuat.
Kasus dugaan penganiayaan tersebut diketahui terjadi pada Februari 2026. Namun pihak korban menilai penganan perkara tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta belum konkret pada penyelesaian perkara secara tuntas.
“Hukum seharusnya hadir untuk melindungi korban, bukan sebaliknya. Kami hanya ingin keadilan yang sebenar-benarnya bagi korban,” lanjut Hendra.
Pun halnya yang diungkapkan, Agus Feriansyah, salah satu penasihat hukum korban, bahwa pihaknya merasa perlu mengambil tindakan lebih jauh demi memperjuangkan keadilan bagi kliennya. Ia menyoroti lambannya proses hukum yang berjalan, serta mempertanyakan keseriusan penanganan perkara di tingkat sebelumnya.
“Peristiwa ini sudah terjadi sejak Februari, tetapi hingga sekarang belum ada perkembangan yang signifikan. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Tidak hanya itu, tim kuasa hukum juga menyoroti penerapan pasal yang dikenakan kepada terduga pelaku. Menurut mereka, pasal yang digunakan dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan dampak yang dialami korban, baik secara fisik maupun psikologis.
Hendra menilai, penggunaan pasal dengan ancaman pidana maksimal enam bulan penjara berpotensi tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Ia juga menegaskan bahwa penerapan pasal tersebut terkesan tidak sejalan dengan fakta kejadian di lapangan.
“Kami melihat penanganan perkara ini terasa janggal, terutama dalam penerapan pasal yang cenderung meringankan pelaku dengan ancaman pidana paling lama enam bulan,” ujar Hendra.
Pelaporan ke Polda Kaltim diharapkan dapat membuka jalan bagi penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Tim kuasa hukum menaruh harapan besar agar proses hukum di tingkat yang lebih tinggi dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Mereka juga berharap aparat penegak hukum dapat mengedepankan prinsip profesionalitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam menangani kasus tersebut.
Selain melaporkan penanganan perkara, tim penasihat hukum juga meminta perhatian khusus dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltim agar turut mengawal kasus ini secara serius.
Menurut mereka, pengawalan yang ketat dari tingkat Polda sangat diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan.
Tim penasihat hukum memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Mereka berharap, dengan dilaporkannya penanganan perkara ke Polda Kaltim, kasus ini dapat segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan yang layak bagi Diono.(tim)
Tidak ada komentar