Sidang Gugatan PT Gusnian Jaya Mandiri Kembali Tertunda, Hakim Tolak Legastanding Terggugat

waktu baca 4 menit
Selasa, 5 Mei 2026 01:28 93 MN

Teks poto: Kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Karunia Mahardika, Dj. Hendra Winata, SH., MH., Agus Feriansyah, Abdul Khan, di Pengadilan Negeri PPU, Senin (4/5/26).

 

PortalRepublik.id, PPU, — Proses hukum gugatan perdata yang diajukan oleh Sri Hudayani (54) atas nama PT Gusnian Jaya Mandiri kembali mengalami hambatan di Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara (PPU). Sidang kedua yang sedianya digelar pada Senin, 4 Mei 2026, harus berakhir tanpa kelanjutan setelah majelis hakim menolak perkara tersebut karena persoalan legal standing yang dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum.

Penolakan ini menambah daftar kendala dalam perkara tersebut. Sebelumnya, sidang perdana yang berlangsung pada awal April 2026 juga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena ketidakhadiran pihak tergugat.

Kuasa hukum penggugat dari Kantor Hukum Karunia Mahardika, Dj. Hendra Winata, SH., MH., menyampaikan kekecewaan atas situasi yang terus berulang. Ia menilai pihak tergugat, yakni PT Agro Indomas East Kalimantan dan PT Agro Indomas East Jakarta, tidak menunjukkan keseriusan dalam menghadapi proses hukum.

Menurutnya, dalam sidang terakhir, pihak tergugat hanya mengirimkan perwakilan atau karyawan, bukan direksi maupun kuasa hukum resmi yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan di persidangan. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, sehingga majelis hakim memutuskan untuk tidak melanjutkan persidangan.

“Seharusnya yang hadir adalah pihak yang memiliki legalitas jelas, seperti direksi atau kuasa hukum yang sah. Ketidakhadiran pihak yang berwenang membuat sidang tidak dapat dilanjutkan,” ujar Hendra.

Perkara ini berawal dari transaksi jual beli kendaraan  yang dilakukan melalui mekanisme lelang tertutup. Dalam transaksi tersebut, PT Gusnian Jaya Mandiri membeli satu unit kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport yang pada saat penawaran disebut sebagai keluaran tahun 2011.

Namun, permasalahan muncul setelah proses administrasi dilakukan, termasuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dari dokumen resmi tersebut diketahui bahwa kendaraan yang dibeli ternyata merupakan keluaran tahun 2010, bukan 2011 seperti yang sebelumnya diinformasikan.

Perbedaan tahun produksi ini berdampak langsung pada nilai kendaraan. Selain mempengaruhi harga jual, hal tersebut juga berimplikasi pada besaran pajak kendaraan yang harus ditanggung oleh pembeli.

Pihak penggugat menilai adanya ketidaksesuaian informasi yang diberikan saat transaksi berlangsung. Mereka menganggap hal ini sebagai bentuk kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga merugikan dari sisi bisnis.

Sebelum menempuh jalur hukum, PT Gusnian Jaya Mandiri melalui kuasa hukumnya mengaku telah melakukan berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi sempat dilakukan dengan pihak tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan.

Menurut Hendra, pihak tergugat beberapa kali menyampaikan janji untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun hingga waktu yang cukup lama, tidak ada realisasi konkret dari komitmen tersebut.

“Sudah ada upaya mediasi sebelumnya, tetapi tidak membuahkan hasil. Kami menilai tidak ada itikad baik karena hanya sebatas janji tanpa penyelesaian,” katanya.

Kondisi tersebut akhirnya mendorong pihak penggugat untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara guna mencari kepastian hukum.

Selain kerugian finansial akibat selisih harga dan pajak kendaraan, PT Gusnian Jaya Mandiri juga mengaku mengalami dampak lanjutan terhadap reputasi bisnis. Kepercayaan dari relasi usaha disebut mengalami penurunan akibat persoalan tersebut.

Dalam dunia usaha, kredibilitas menjadi salah satu aset penting. Ketika terjadi sengketa atau permasalahan dalam transaksi, hal tersebut dapat memengaruhi hubungan kerja sama dengan pihak lain.

Oleh karena itu, penggugat menilai penyelesaian perkara ini tidak hanya penting untuk mengganti kerugian materiil, tetapi juga untuk memulihkan nama baik perusahaan di mata mitra bisnis.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, proses hukum perkara ini masih akan berlanjut. Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara telah menjadwalkan sidang berikutnya pada 18 Mei 2026.

Pihak penggugat berharap pada sidang mendatang kedua belah pihak dapat hadir secara lengkap sesuai ketentuan hukum, sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Kehadiran direksi atau kuasa hukum resmi dari masing-masing pihak dinilai penting agar majelis hakim dapat memeriksa perkara secara menyeluruh dan memberikan putusan yang adil.

Dengan sidang lanjutan yang telah dijadwalkan, publik kini menantikan perkembangan berikutnya dari sengketa antara PT Gusnian Jaya Mandiri dan kedua perusahaan tergugat tersebut.(mn)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA